.png)
Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi akhirnya melunak terkait dengan adanya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China.
Ali Mazi dulunya sempat melakukan penolakan namun belakangan akhirnya melunak juga.
Keputusan tersebut menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Aktivis mahasiswa menilai sikap Ali Mazi tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
"Ini merupakan drama. Kami tetap konsisten menolak kedatangan TKA asal Cina itu. Apalagi pandemi Covid-19 belum berlalu," ungkap salah seorang aktivis mahasiswa, Wawan Riandi.
Ratusan pekerja asing ini merupakan rekrutmen PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Morosi Kabupaten Konawe.
Agenda kedatangan TKA Tiongkok dibahas khusus dalam rapat Forkopimda Sultra yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi di Rujab Gubernur Sultra, Jumat 12 Juni 2020.
Rapat persiapan penyambutan TKA China lengkap dihadiri Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, PJ Sekda Sultra, La Ode Ahmad Pidana Balombo, Kapolda Sultra, Irjen Pol Merdisyam, kepala OPD terkait, perwakilan perguruan tinggi di Sultra, tokoh masyarakat hingga tokoh agama.
Secara umum, Ali Mazi menyatakan pihaknya sepakat menerima kembali hadirnya para TKA China di Sultra menyusul pemberlakukan kebijakan New Normal.
Keputusan Ali Mazi mendukung kedatangan TKA China sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah membuka kran impor pekerja asing.
Meski turut menyetujui kehadiran TKA China, Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas menekankan agar pemerintah tidak abai terhadap terhadap protokol kesehatan Covid-19.
Sementara itu, Kapolda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam mengklaim jika dokumen imigrasi dan legalitas TKA China rekrutmen PT VDNI sudah clear.
Bahkan dokumen persyaratan sudah tuntas sejak beberapa bulan lalu. Inilah mengapa, tegas jenderal bintang dua itu, tidak ada alasan bagi pihak kepolisian Sultra menjegal kedatangan para TKA.
Apalagi, kebijakan investasi ini sudah melalui proses verifikasi dan ACC pemerintah pusat yang telah melegalkan impor tenaga kerja dari luar negeri walaupun pandemi Corona masih mewabah.
“Ini sudah direncanakan jauh hari sebelum bencana Covid-19. Dua atau tiga bulan lalu. Aspek legalitas prosedur persyaratan baik syarat administrasi dan kesehatan memang sudah sudah dipenuhi. Sudah dapat ACC dari pusat. Sudah disetujui Menteri Tenaga Kerja,” jelas Merdisyam.
(rill/as)
.png "timurkota.com_official")
