Oleh: Herman, S.Sos., M.Si
Dosen Ilmu Administrasi Pembangunan- Universitas Cahaya Prima
Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 dengan tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu” menandai pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat pembangunan berbasis daerah.
Gerakan pemuda merupakan dorongan nyata agar mereka terlibat aktif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat pembangunan lokal.
Di era desentralisasi, pembangunan daerah menjadi fondasi utama kekuatan nasional, dan pemuda hadir sebagai penggerak utamanya.
Pembangunan lokal atau local development menuntut pendekatan yang tidak lagi berpusat pada pemerintah semata. Ia memerlukan kemitraan yang solid antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.
Di sinilah peran pemuda menjadi penting, karena mereka memiliki fleksibilitas berpikir, jaringan sosial yang luas, serta kemampuan digital yang mampu mempercepat inovasi pembangunan.
Energi pemuda perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan daerah melalui kemitraan produktif yang berbasis kepercayaan dan saling belajar.
Dalam kerangka partnership, pemuda dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
Mereka mampu menghubungkan pemerintah daerah dengan kelompok-kelompok produktif di tingkat desa, seperti pelaku UMKM, petani, nelayan, atau komunitas kreatif.
Kemampuan pemuda untuk berkomunikasi lintas sektor menjadikan mereka mitra strategis dalam mengakselerasi program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Konsep collaborative governance memberikan ruang bagi semua pihak untuk bersama-sama merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik.
Pemuda memiliki posisi unik dalam sistem ini, karena mereka membawa semangat inovatif sekaligus kemampuan menggerakkan partisipasi sosial.
Dalam praktiknya, tata kelola kolaboratif mendorong pemuda sebagai perancang solusi publik, meski di sisi lain mereka termasuk penerima manfaat.
Melalui forum dialog, musyawarah pembangunan, dan platform digital, pemuda dapat memfasilitasi pertukaran gagasan antara pemerintah dan masyarakat.
Daerah seperti Kabupaten Bone memiliki potensi besar untuk mengembangkan model pembangunan berbasis kolaborasi.
Keterlibatan pemuda dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan publik.
Misalnya, pelibatan organisasi kepemudaan, kampus, dan komunitas kreatif dalam pengelolaan ekonomi lokal akan memperkuat prinsip tata kelola terbuka dan partisipatif.
Dengan sinergi yang baik, pembangunan daerah mulai meninggalkan pendekatan top-down dan mengadopsi pendekatan baru yakni berakar dari kebutuhan masyarakat.
Gerakan pemuda juga perlu diarahkan untuk memperkuat literasi pemerintahan dan partisipasi kebijakan. Tantangan utama pembangunan daerah adalah keterbatasan komunikasi antara warga dan birokrasi.
Pemuda yang melek informasi dan memiliki kemampuan berpikir kritis dapat berperan sebagai penerjemah kebijakan, menjembatani komunikasi, dan memastikan setiap program publik berjalan sesuai dengan asas keadilan dan transparansi.
Peran ini sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda: bersatu untuk tujuan bersama, bukan bersaing untuk kepentingan pribadi.
Pembangunan daerah akan berkelanjutan jika dijalankan melalui kemitraan yang setara dan berbasis saling percaya. Pemuda dapat memimpin proses ini dengan mengedepankan nilai kolaboratif, profesionalitas, dan empati sosial.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor usaha, akademisi, dan masyarakat sipil yang digerakkan oleh pemuda akan membentuk tata kelola pembangunan yang berorientasi hasil.
Di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi digital, sinergi lintas generasi menjadi kekuatan baru untuk memperkuat kemandirian daerah.
Sumpah Pemuda merupakan inspirasi untuk membangun tata kelola baru yang lebih terbuka, partisipatif, dan inklusif.
Pemuda yang bergerak dalam semangat kolaborasi menjadi wujud nyata dari Indonesia yang bersatu.
Dalam konteks administrasi publik, peran mereka menegaskan bahwa masa depan pembangunan daerah dapat dilihat dari seberapa kuat kemitraan antara generasi muda dan pemangku kepentingan lokal dalam menciptakan kesejahteraan bersama. (*)
