 |
| Suasana aksi unjuk rasa PMII Cabang Bone (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone kembali memadati area Kantor Bupati Bone, Jumat (24/10/2025).
Aksi yang merupakan lanjutan dari gelombang protes sebelumnya itu berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan.
Demonstrasi jilid II tersebut sempat diwarnai kericuhan. Massa aksi yang mengenakan atribut biru-kuning melakukan aksi dorong dengan aparat saat mencoba mendekati pintu gerbang kantor bupati.
Situasi sempat memanas, bahkan satu orang peserta aksi dikabarkan diamankan oleh petugas sebelum akhirnya kondisi dapat dikendalikan.
Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, PMII Bone menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap sejumlah kebijakan publik. Massa mendesak Pemerintah Kabupaten Bone untuk membuka secara transparan seluruh data terkait distribusi bahan bakar solar bersubsidi dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan).
Mereka menilai distribusi bantuan tersebut rawan penyalahgunaan dan berpotensi tidak tepat sasaran. Selain audit menyeluruh, PMII juga meminta adanya langkah konkret berupa pencabutan izin bagi SPBU yang terlibat praktik curang, serta pencopotan pejabat daerah yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran bantuan.
Selain isu energi dan pertanian, PMII Bone turut menyoroti keberadaan sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) yang dianggap beroperasi tanpa izin, melebihi batas waktu, dan berpotensi menjadi sumber pelanggaran hukum serta gangguan ketertiban umum.
Mereka menuntut Bupati Bone untuk mengambil langkah tegas, menertibkan, dan menindak para pengelola yang melanggar peraturan daerah.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menuntut penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal (illegal mining) yang semakin marak di beberapa wilayah Kabupaten Bone. Aktivitas tersebut dinilai telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara.
PMII mendesak pemerintah daerah untuk memastikan adanya pemulihan lingkungan dan penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi.
Ketua PC PMII Bone, Zulkifli, dalam pernyataan resminya di hadapan massa, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan profesionalisme dalam merespons berbagai laporan penyimpangan yang telah disampaikan.
“Kami memberikan waktu tujuh hari kerja kepada Pemerintah Kabupaten Bone untuk menanggapi seluruh tuntutan secara resmi dan transparan. Jika tidak ada langkah nyata, maka kami akan menggelar aksi jilid III dengan massa yang lebih besar sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pemerintahan daerah,” tegas Zulkifli.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa PMII Bone tidak akan berhenti di tingkat kabupaten. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada penyelesaian, mereka akan melaporkan kasus ini ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar penanganan laporan dan pengaduan dapat diambil alih di tingkat yang lebih tinggi.
“Kami juga akan mengonsolidasikan kekuatan rakyat nelayan, petani, dan masyarakat sipil untuk melakukan perlawanan moral terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. PMII Bone akan mengawal persoalan ini secara nasional melalui jejaring organisasi kami di tingkat provinsi dan pusat,” ujarnya disambut sorakan dukungan peserta aksi.
Dalam pantauan langsung di lapangan, para orator juga menyoroti ketidakhadiran Bupati Bone yang dinilai tidak pernah turun langsung menemui massa setiap kali ada aksi penyampaian aspirasi. Kritik tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi kali ini.
“Sudah beberapa kali kami turun ke jalan menyampaikan aspirasi rakyat kecil, tetapi Bupati Bone tidak pernah memunculkan diri untuk mendengarkan langsung keluhan kami. Padahal kami datang bukan untuk mencari masalah, melainkan menyampaikan suara masyarakat bawah,” teriak salah satu orator di atas mobil komando.
Sejumlah spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah turut mewarnai jalannya aksi. Massa juga menyerukan agar kebijakan publik tidak dikelola secara tertutup, melainkan dengan mekanisme partisipatif dan akuntabel.
Meski sempat memanas di awal, situasi berangsur kondusif setelah koordinator lapangan meminta peserta aksi menjaga ketertiban. Aparat keamanan dari Polres Bone dan Satpol PP tetap bersiaga hingga massa membubarkan diri menjelang sore hari.
PMII Bone menyatakan bahwa aksi mereka bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan panggilan moral untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan berpihak kepada rakyat kecil.
Mereka menegaskan akan terus mengawal tuntutan hingga ada tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Bone, baik dalam transparansi data publik, pengawasan distribusi subsidi, penertiban THM, maupun penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal. (*)
