 |
| Massa PMII Bone mengepung Kantor Bupati Bone (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone memberi waktu lima hari kepada Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman untuk membatalkan kenaikan PBB-P2.
Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bone, Zulkifli, angkat bicara terkait aksi demonstrasi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 300 persen yang digelar di Kantor Bupati dan DPRD Bone.
Zulkifli menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat dan justru menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Kenaikan PBB-P2 ini sangat memberatkan rakyat. Kebijakan ini tidak adil, tidak melalui sosialisasi yang memadai, dan mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat,” tegas Zulkifli, Selasa (12/08/25).
Ia mengungkapkan, PMII Bone menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemkab Bone. Pertama, menolak tegas kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen.
Kedua, meminta pembatalan kebijakan tersebut dan pengembalian pungutan yang dinilai tidak memiliki dasar hukum kuat.
Ketiga, memberikan tenggat waktu lima hari kerja kepada Pemkab dan DPRD Bone untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.
“Jika dalam lima hari tidak ada tindak lanjut, kami akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar, melibatkan masyarakat luas, bahkan mendesak pelengseran Bupati Bone,” tambahnya.
Zulkifli menegaskan, PMII Bone akan terus mengawal isu ini hingga kebijakan tersebut dibatalkan.
Menurutnya, perjuangan ini murni demi kepentingan masyarakat Bone secara keseluruhan yang terdampak persoalan pajak.
Selanjutnya peningkatan PAD seharusnya di ambil dari objek lain selain PBB P2 .
Sebelumnya diberitakan, Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Bone pada Selasa (12/08/25).
Dalam unjuk rasa tersebut, PMII kecewa lantaran mereka tidak ditemui bupati ataupun wakil Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin. Padahal mahasiswa membawa tuntutan masyarakat berkaitan dengan isu kenaikan PBB-P2 hingga mencapai angka 300%.
Setelah sempat bernegosiasi, massa memasuki kantor Bupati Bone untuk menyampaikan aspirasi. Massa kemudian diterima oleh, Kepala Bapenda Bone, Muh. Angkasa.
Dalam kesempatan itu, Angkasa mengakui bahwa kenaikan PBB-P2 dilakukan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat. Baik melalui media sosial, maupun sosialisasi secara langsung.
"Iya memang terkait sosialisasi itu menjadi kelemahan kami. Namun kami akan lakukan pembenahan ke depan," ungkapnya.
Mengenai kenaikan PBB-P2, Angkasa menyebut tidak sampai pada angka 300%. Hanya saja dibeberapa zona sampai pada angka 100%.
Mahasiswa menilai, kenaikan PBB-P2 tanpa sosialisasi secara terbuka oleh Pemkab Bone merupakan upaya untuk mengelabuhi masyarakat.
"Ini merupakan upaya untuk mengelabui masyarakat. Tanpa ada sosialisasi, secara tiba-tiba mereka diberi tahu PBB-P2 naik ketika hendak membayar," ungkap orator PMII dalam orasinya. (*)
