Propam Turun Tangan, Oknum Polisi Diduga Terlibat Mafia Solar di Bone Diproses dan Dijatuhi Sanksi Mutasi

Bagikan Artikel ini

Baca Juga

Ilustrasi (Dok. Istimewa)

TIMURKOTA.COM, BONE- Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Bone kabarnya tengah memproses seorang oknum polisi berinisial, Aipda MS yang merupakan anggota Polsek Cina. 

MS diduga kuat ikut terlibat dalam dugaan permainan mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di salah satu SPBU Kecamatan Cina.

💳 Akses Artikel Premium

Untuk membaca artikel secara penuh, silakan lakukan pembayaran melalui Bank BRI.

---

🏦 Detail Pembayaran:

  
• Bank : BRI
  
• No. Rekening : 011101117877501
  
• Atas Nama : Herman
  
• Nominal : Rp50.000 (Akses 30 Hari)

---

📲 Cara Mendapatkan Kode Akses:

  
1. Lakukan transfer sesuai nominal
  
2. Simpan bukti transfer
  
3. Kirim bukti via WhatsApp Admin
  
4. Admin mengirim Kode Akses Premium

📩 Klik Untuk Kirim Bukti Transfer via WhatsApp

Kode bersifat rahasia dan hanya untuk 1 pengguna.

Preview Artikel:

Berlangganan Timurkota+ untuk membaca cerita selengkapnya.

  

🔒 Konten Premium

        

    ❌ Kode salah atau tidak aktif   

  

    

Isi Lengkap Artikel

Setelah menjalani pemeriksaan, MS juga dipindah tugaskan yang sebelumnya di Polsek Cina ke Polsek Lappariaja. Kapolsek Cina Iptu Muh. Rusdi, A, Ma, SH membenarkan dengan adanya oknum Polsek Cina Aipda Saipul yang dimutasi di Polsek Lapri dia sebagai SPKT disana. "Betul yang bersangkutan telah dipindahkan berdasarkan surat telegram dari bapak Kapolres Bone," ungkapnya.

Sejumlah masyarakat mengaku resah dengan dugaan aktivitas tersebut karena dinilai dapat mengganggu distribusi BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada solar bersubsidi.

"Tentu kita sebagai masyarakat resah dengan adanya aktivitas seperti itu. Karena solar subsidi mestinya dinikmati masyarakat, bukan dimonopoli oknum yang merasa kuat," tukasnya. Selain masyarakat, keluhan serupa juga disebut datang dari beberapa pihak yang berada di lingkungan internal kepolisian setempat.

Mereka berharap agar dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditelusuri secara serius oleh pihak berwenang.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum, khususnya jajaran kepolisian di tingkat kabupaten, dapat melakukan pengawasan dan penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran terkait distribusi BBM bersubsidi.

Praktik penyalahgunaan BBM subsidi selama ini menjadi perhatian pemerintah karena dapat merugikan negara dan menghambat distribusi energi yang seharusnya tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. (*)