 |
| Aktivis Amara Bone, Angga Prayuda (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Audiensi pertama antara perwakilan tenaga sukarelawan kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone telah berlangsung.
Dalam pertemuan ini, disepakati bahwa Kepala BKPSDM akan diberikan waktu untuk mengkoordinasikan kebijakan yang akan diambil kepada bupati terpilih.
Namun, situasi yang terjadi pada pertemuan kedua pada 5 Maret 2025 mengecewakan banyak pihak.
Pertemuan pertama yang diadakan sebelumnya menunjukkan adanya harapan untuk mencapai kesepakatan mengenai aspirasi 1.080 tenaga sukarelawan kesehatan yang ada di Kabupaten Bone.
Dalam audiensi tersebut, pihak BKPSDM berjanji untuk mempertimbangkan aspirasi mereka dan mengkomunikasikannya kepada bupati terpilih.
Masyarakat menganggap pertemuan ini sebagai langkah awal yang positif untuk memperjuangkan hak-hak tenaga sukarelawan kesehatan.
“Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan aspirasi dan harapan. Kami berharap BKPSDM dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan suara kami kepada bupati,” ungkap, Angga Prayuda
Aktivis AMARA Bone, Kamis (06/03/25).
Namun, situasi berubah ketika perwakilan tenaga sukarelawan kesehatan mendatangi kantor BKPSDM pada tanggal 5 Maret 2025.
Mereka berharap untuk melanjutkan diskusi dan mendapatkan kejelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil.
Sayangnya, saat tiba di kantor, mereka mendapati bahwa Kepala BKPSDM tidak berada di lokasi.
“Ketika kami sampai di kantor, kami diberitahu bahwa Kepala BKPSDM sedang menjalankan ibadah umroh. Kami menghargai alasan ibadah, namun kami sangat berharap ada koordinasi yang lebih baik,” Lanjut Angga.
Setelah mengetahui bahwa Kepala BKPSDM tidak ada, perwakilan tenaga sukarelawan kesehatan kemudian mencari Sekretaris BKPSDM.
Namun, mereka kembali kecewa karena Sekretaris juga tidak berada di tempat.
“Kami konfirmasi lebih lanjut dan diberitahu bahwa Sekretaris sedang mempersiapkan safari Ramadhan. Kami meminta surat tugas atau SK panitia, tetapi tidak ada yang bisa memberikan informasi,” jelasnya.
Kondisi ini semakin memperburuk situasi, karena tidak ada satu pun pejabat yang bisa memberikan penjelasan atau mengambil keputusan mengenai aspirasi tenaga sukarelawan kesehatan.
“Kami merasa tidak ada komitmen dari BKPSDM untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi kami,” tambah perwakilan tersebut.
Tidak hanya Kepala BKPSDM dan Sekretaris yang tidak berada di lokasi, tetapi juga Kepala Sub Bagian (Kasubag) yang seharusnya dapat memberikan informasi tambahan.
Ketika dikonfirmasi, pegawai di kantor BKPSDM menyampaikan bahwa Kasubag sedang melayat.
“Kami memahami bahwa ada hal-hal penting yang harus dilakukan, tetapi kami juga berharap ada pengganti yang bisa kami ajak bicara,” terang dia.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pejabat di BKPSDM yang bisa mengisi kekosongan posisi tersebut.
Hal ini menyebabkan rantai pelayanan di BKPSDM lumpuh total, dan tenaga sukarelawan kesehatan merasa terabaikan dan tidak diperhatikan.
Hingga berita diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak BKPSDM Bone. (*)
