 |
| Ilustrasi pupuk (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Dugaan politisasi pendistribusian pupuk kembali mencuat setelah seorang pengecer di Kabupaten Bone mengaku jatahnya hilang akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Ia menyebut bahwa keputusan tersebut terjadi tiba-tiba tanpa pemberitahuan resmi, sehingga mengganggu suplai pupuk kepada petani di wilayahnya.
Kasus ini memicu keresahan karena dianggap merugikan masyarakat yang bergantung pada distribusi pupuk tepat waktu.
Pengecer tersebut mengungkap bahwa dirinya sudah bertahun-tahun menjadi mitra distribusi pupuk, namun haknya dicabut setelah anaknya diketahui mendukung calon berbeda dengan oknum pengambil keputusan di tingkat desa.
Ia menilai tindakan itu bertentangan dengan prinsip pelayanan publik serta mengancam keberlangsungan usaha kecil yang mengandalkan pendistribusian pupuk sebagai sumber pendapatan.
Warga sekitar juga mulai mempertanyakan transparansi penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini kerap menjadi sorotan.
Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh agar distribusi pupuk tidak dijadikan alat politik.
Mereka meminta penyaluran dilakukan secara objektif berdasarkan kebutuhan petani, bukan kepentingan tertentu.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan ketidakadilan serta menghambat produktivitas pertanian di Bone, yang selama ini menjadi salah satu sektor andalan daerah.
Seorang pengecer pupuk di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terkena imbas Pilkada 2024.
Bagaimana tidak, Pengecer pupuk yang meminta identitasnya tak diungkap ke publik itu mengaku bahwa kuota pupuk dari distributor tiba-tiba hilang karena anaknya terpantau mendukung kandidat yang berbeda dengan dukungan oknum distributor.
Dari informasi yang diperoleh, anak dari pengecer tersebut terekam kamera tengah berada di kawasan debat Paslon dengan menggunakan atribut beberapa waktu lalu.
"Ada informasi mengatakan bahwa khusus untuk saya jangan dulu dikasih pupuk karena ada videonya terang-terangan," ungkapnya.
Dia mengatakan, adanya pemberhentian pupuk berdampak pada dirinya bersama dengan anggota kelompok tani lain.
"Kami sangat memerlukan pupuk, namun distop karena ada permintaan dari distributor," imbuhnya.
Ia mengaku sudah menyetor telah uang sekira Rp21 juta.
"Sudah saya setor uang ke distributor Rp21 juta (sekitar satu truk pupuk itu), tapi tidak diberikan,"tutup dia.
Hingga berita diturunkan belum diketahui secara pasti siapa Paslon yang disebut didukung pihak pengecer pupuk. (*)
