 |
| Ilustrasi Pinjol (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Sejumlah warga resah usai menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke oknum yang mengaku sebagai tim pemenangan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone di Pilkada 2024.
Pasalnya diantara mereka yang mengaku menerima telepon terkait Pinjaman Online (Pinjol) dengan menggunakan KTP yang telah diserahkan ke tim pemenangan tersebut.
Salah seorang warga, Haerani (45) mengatakan, dirinya telah dihubungi pihak pinjaman online. Namun dirinya menyampaikan bahwa KTP itu digunakan oleh pelaku yang tak bertanggung jawab.
"Sudah ada yang menelepon menyampaikan terkait dengan pinjaman online. Saya curiga orang yang mengaku dari tim Paslon itu pelakunya. Sebelum menyerahkan diminta supaya mereka foto sambil pegang KTP sebagai bukti," ungkapnya saat ditemui tim timurkotacom di bilangan jalan Urip Sumoharjo Kota Watampone, Jumat (04/10/24).
Selain mengaku mengalami kerugian karena KTP nya disalahgunakan. Janji uang Rp300 ribu yang dijanjikan juga tak kunjung datang.
"Tidak ada sampai saya sudah kasih nomor rekening karena alasannya kemarin mau ditransfer ke ketua kelompok kemudian diserahkan ke anggota tapi tidak ada masuk," lanjutnya.
Haerani mengatakan, bukan hanya dirinya ada beberapa warga lain juga ikut menjadi korban. Anehnya lagi sampai saat ini mereka telah hilang kontak dengan para pelaku itu.
"Memang ada semacam formulir dikasih. Setelah itu diminta isi termasuk pernyataan siap mendukung sudah itu kumpul KTP, mereka mengatakan tunggu nanti dihubungi karena akan ditransfer uangnya secara bersamaan," kata dia lagi.
Warga lain, Tamrin (35) mengaku sempat didatangi oknum yang sama namun dirinya enggan menyerahkan KTP jika tak langsung dibayar.
"Saya tanya kalau memang mau, ya bayar dulu. Karena resikonya tinggi itu kalau KTP diserahkan, jangan sampai mau digunakan untuk penipuan," terangnya.
Sementara itu melalui pernyataan resminya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pihak OJK menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam membagikan KTP.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebut ada banyak masyarakat yang tak sadar bahwa data mereka digunakan secara tak bertanggung jawab untuk membuat rekening hingga akses pinjaman online atau pinjol tanpa izin.
"Sudah banyak keluhan dan aduan dari masyarakat bahwa KTPnya disalah gunakan untuk pinjaman online, ini jelas sangat merugikan masyarakat itu sendiri," terangnya dalam situs resminya.
Diberitakan sebelumnya, money politik atau politik uang mulai terjadi di tengah tahapan masa kampanye Pilkada Bone 2024.
Modus yang digunakan tim kandidat yakni dengan mendatangi warga lalu meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti dukungan.
Tak tanggung-tanggung, warga bahkan diiming-imingi uang Rp300 ribu per KTP. Beberapa warga mengaku telah menyerahkan KTP, namun diantara mereka ada yang menolak.
"Sudah ada yang datang mengaku dari tim salah satu kandidat. Mereka minta dukungan, saya bilang kalau niatnya baik tentu didukung. Tapi kalau menyerahkan KTP saya tidak mau," ungkap seorang warga, Rudianto.
Rudi mengatakan, dirinya tak mau ikut terlibat permainan kotor dalam pesta demokrasi. Ia menuturkan, lebih baik tidak memilih dari pada harus menanggung resiko.
"Saya sempat jawab, bahwa kami sekeluarga tidak berani seperti itu. Karena bisa saja akan ada dampak negatif di belakang. Sempat orang itu mengatakan ada yang jamin keamanan kami, tapi tetap saya tolak," tambahnya.
Dia menjelaskan, sengaja mengungkapkan di media percobaan money politik tersebut dengan harapan aksi yang sama dihentikan dan diantisipasi pengawas pemilu.
"Harapannya tidak terulang, dan semoga juga warga lain punya pendirian seperti saya. Bahwa apapun permainan politik silahkan, tapi jangan kami yang mau dibawa ikut terjerat,"lanjut dia.
Selanjutnya, Sulaiman mengaku didatangi beberapa oknum yang mengaku bagian dari salah seorang Paslon.
"Dia datang menanyakan apakah sudah ada pilihan. Saya jawab belum ada, mereka menawarkan kalau mau mendukung kandidatnya akan diberi uang Rp300 ribu, kemudian anak dijanjikan untuk dapat beasiswa. Namun sampai saat ini belum ada lagi pembicaraan," imbuh dia.
Salah seorang ibu rumah tangga, FI mengaku pernah menyetor KTP ke tim salah satu Paslon di Bone dengan janji akan diberi uang Rp300 ribu.
"Pernah ada tapi dijanji tidak lama lagi akan datang kembali. Hanya saja sampai saat ini belum ada," tukas, FI.
Bawaslu Bone dalam berbagai kesempatan terus mensosialisasikan anti politik uang. Karena hal itu akan merusak Pesta Demokrasi khususnya Pilkada 2024.
"Pencegahan dan paling penting penindakan akan dilakukan jika ada yang terbukti melakukan aksi seperti itu," tegas Ketua Bawaslu Bone, Alwi belum lama ini. (*)
