 |
| Kepala Kepolisian Sektor Barebbo, Iptu Dodie Ramaputra SH., MH memberi sambutan dalam pertemuan dan sosialisasi penyaluran BBM (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Pemilik SPBUN di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Andi Rampewali menghadirkan, Kepala Kepolisian Sektor Barebbo, Iptu Dodie Ramaputra SH., MH bersama dengan perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Bone untuk bersama-sama melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran BBM khusus untuk nelayan.
Dalam sosialisasi tersebut puluhan nelayan hadir sebagai peserta. Mereka mendengarkan bagaimana regulasi terkait dengan penyaluran BBM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur oleh Kementerian Perikanan, Selasa (19/12/23).
"Pertemuan hari ini dilakukan karena adanya yang mengganjal di hati saya. Jujur, ada oknum yang mengaku LSM meminta agar kami memprioritaskan warga setempat. Namun itu belum bisa kami lakukan karena melanggar regulasi," ungkap, Andi Rampewali dalam sambutannya.
Dia kemudian menyampaikan, bahwa SPBUN yang ia kelolah sesuai dengan aturan memang hanya melayani kebutuhan BBM para nelayan.
"Nah, untuk membuktikan kalau mereka adalah nelayan. Maka ada beberapa dokumen, termasuk rekomendasi dari Dinas Perikanan. Jika itu tidak dimiliki maka tentu tidak dapat dilayani," ungkapnya.
Akademisi Uncapi yang juga pihak keluarga pemilik SPBUN, Dr. H.A Mamppadeng Dewang, M.Si mengatakan, apa yang menjadi harapan masyarakat terkait pelayanan tentu pemerintah mesti hadir.
"Kalau dalam pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat sangat penting. Sama halnya permasalahan BBM ini, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat agar ada solusi," tegasnya.
Ia melanjutkan, pemasalahan BBM baru muncul di saat sekarang karena adanya kelangkaan dan berkurangnya kuota.
"Jadi para nelayan, ini tentu hanya sementara. Namun patut kita apresiasi masyarakat telah melakukan upaya untuk memperjuangkan agar mereka mendapatkan pelayanan dari pemerintah," tutupnya.
Sementara itu dari pihak Dinas Perikanan Kabupaten Bone mengapresiasi pihak pengelola SPBUN yang tetap patuh pada regulasi meski ada pihak-pihak tak bertanggungjawab melakukan tekanan.
"Terkait dengan rekomendasi solar, permasalahan solar terjadi di seluruh Indonesian. Tentunya ke depan akan ada tambahan kouta," tukasnya.
Dia mengatakan untuk membutikan bahwa warga tersebut adalah nelayan yakni diberikan rekomendasi.
Ada TDKP nya, untuk 10-30 Gross Tonage (GT), Pas besar kapal serta bukti izin berlayar dari Syahbandar. Sementara untuk kapal GT 1 sampai 10 menyertakan Pas kecil.
"Untuk mendapatkan hal tersebut harus ada kartu Kusuka, sebagai bukti pelaku usaha. Kesemua itu disyaratkan agar yang betul-betul ambil solar dari SPBUN adalah nelayan," terangnya.
Polsek Barebbo, Iptu Dodie Ramaputra, SH., MH mengatakan, terkait dengan permasalahan solar merupakan hal dialami secara umum.
"Paling penting bagaimana menjaga kamtibmas. Permasalahan BBM ini menjadi permasalahan secara umum," ungkapnya.
Dodie meminta kepada masyarakat agar melakukan upaya pemenuhan syarat secara regulasi agar ke depannya akan ada penambahan kuota BBM khususnya di SPBUN di Kecamatan Barebbo.
"Silahkan lengkapi semua persyaratan, sambil kita upayakan sama-sama agar apa keinginan masyarakat disuarakan secara baik-baik, semoga ke depan ada penambahan kouta BBM," tukasnya.
Sementara, Kepala Desa Watu, Hasmadianto menyampaikan, bahwa selaku pemerintah desa pihaknya mendorong agar nelayan melengkapi dokumen sesuai dengan SOP yang ada.
"Selaku pemerintah desa, siapapun warga Desa Watu yang datang meminta rekomendasi akan kami berikan. Dengan catatan mereka betul-betul nelayan dan BBM diperuntukkan untuk beraktivitas sebagai nelayan, bukan diperjual belikan," tambahnya.
Hasmadianto menambahkan, dirinya mengimbau kepada nelayan yang merupakan warganya agar tak terprovokasi dengan oknum-oknum tertentu.
"Selalu saya pesankan kita jangan ada terprovokasi, dan jangan ada yang coba-coba memprovokasi warga lain," tukasnya.
Dalam sesi tanya jawab yang di pandu akademisi muda Uncapi Bone, Dr Awaluddin, M.Si.
Perwakilan nelayan berhadap agar semua pihak memperjuangkan sehingga nelayan yang berdomisili tak jauh dari SPBUN mendapatkan BBM.
"Kami sebenarnya sebagai pihak nelayan tidak banyak tuntutan. Kami cuma ingin mendapatkan BBM, tak perlu banyak asal cukup digunakan untuk beraktivitas," ungkap nelayan tersebut.
Dia melanjutkan, terkait izin diantara mereka ada yang punya dokumen sesuai dengan regulasi yang ada namun tetap sulit mendapatkan BBM karena kuota di SPBUN telah penuh.
"Alasannya kuota rekomendasi telah penuh, harapan kami semoga nasib kami diperjuangkan karena ini menyangkut perut, mereka nelayan punya anak dan istri yang juga butuh makan," tutupnya.
Di Akhir pertemuan tersebut semua pihak mendorong agar nelayan melengkapi dokumen kemudian pihak SPBUN akan melakukan permohonan penambahan kuota sehingga harapan para nelayan setempat dapat terpenuhi.
