.png)
Wiwink-Parlemen, Senin 21 Februari 2022 17: 02 WIB
 |
| Kepala Dinas PUPR Bone dicecar pertanyaan terkait dengan dugaan pemindahan titik nol pengerjaan jalan di Kecamatan Palakka, Senin (21/02/22) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone menggelar rapat khusus dengan mengundang Dinas PUPR Kabupaten Bone di Ruang Komisi III DPRD Bone untuk membahas aspirasi dari warga di dua Desa yakni Usa dan Mico, Kecamatan Palakka.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi III, Andi Suedi berlangsung alot. Dua kepala desa yang didampingi PMII Cabang Bone melayangkan beberapa pertanyaan seputar pemindahan titik pengerjaan jalan tanpa ada pemberitahuan kepada pemerintah desa dan Kecamatan, Senin (21/02/22).
Kepala Dinas PUPR Bone, H Askar terlihat kewalahan menjawab semua pertanyaan baik dari pembawa aspirasi maupun pimpinan rapat.
"Proposal yang kami ajukan memang bukan di Desa Usa ke Mico. Di dalam SK mengatakan ruas Usa- Cumpiga. Untuk pelaksaaan Dana PEN ada proses tidak serta merta kami lakukan. Kami bekerja secara profesional," kata H Askar saat diberi kesempatan menjawab pertanyaan sambil menunjukkan gambar dokumentasi jalan.
Mendengar itu, Anggota Komisi III, Bahtiar Malla langsung menanggapi. Menurutnya, jika berkaca dari peta dan gambar yang ada memang dari awal Pihak Dinas PUPR tidak mengupayakan pengerjaan jalan di mulai dari Usa ke poros Mico.
"Pertanyaan kemudian, ketika kita melihat proposal dan gambar yang ada. PUPR memang tidak mengupayakan pembangunan jalan itu dimulai dari Desa Usa. Karena seandainya ada upaya berarti yang dimasukkan ke proposal dan peta adalah Usa ke Mico bukan desa lain," timpalnya.
H Askar kemudian membantah adanya upaya untuk memindahkan pengerjaan jalan tersebut. Ia bahkan menyebut bahwa secara pribadi juga menginginkan pembangunan di Desa Usa.
"Kalau hati nurani saya sebetulnya juga menginginkan di Poros Usa dan Mico namun ini karena sudah terdaftar maka tidak serta merta kita bisa pindahkan apalagi ini dana PEN. Jika dipindahkan bisa saja pihak yang memberi pinjaman tidak mau membayar," katanya.
Kepala Desa Mico, Muhammad Kaharuddin kemudian bertanya, secara tekhnis titik nol ruas jalan tersebut berada dimana. Pertanyaan itu kemudian dijawab, bahwa secara tehnis memang di Desa Usa.
"Sebelumnya kami tidak pernah menjanjikan pekerjaan berdasar titil nol. Namun kalau ditanyakan dimana titik nolnya ruas ini, memang betul berada di Desa Usa," jelas H Askar.
Mendengar pernyataan kepala dinas. Ketua Komisi III DPRD Bone, Andi Suedi meminta agar pengerjaan paket jalan tersebut ditunda sebelum ada hasil kunjungan kerja yang akan mereka lakukan.
"Jadi Pak Kadis (Kepala Dinas PUPR), jangan dilanjutkan dulu ini proyek pembangunan sebelum ada hasil konsultasi kami kepihak pemberi pinjaman. Karena kami akan memperjuangkan agar ada solusi didapatkan sehingga pengerjaan jalan tetap sesuai dengan tuntutan warga," tandasnya.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bone, Muhammad Nurwan Tifta mengkritisi Komisi III DPRD Bone yang terkesan tak konsisten dalam memproses aspirasi warga itu.
"Sudah jelas semua, untuk apa lagi menunggu dilakukan konsultasi. Dari pembicaraan kemarin Ketua Komisi mengatakan, bahwa ketika terbukti titik Nol di Usa maka pekerjaan jalan harus dimulai dari Usa ke Mico. Harusnya surat keputusan dan rekomendasi saja dikeluarkan meminta dinas PUPR untuk mengerjakan pembangunan jalan mulai dari Usa," ungkap dia.
Nurwan menilai Komisi III DPRD Bone tak berani mengambil keputusan sesuai dengan hasil kesepakatan saat menerima aspirasi dari warga.
"Mestinya pak ketua, yang ditindaklanjuti adalah pembicaraan awal kemarin. Bahwa, jika terbukti titik nol di Usa maka Komisi III mengelurkan rekomendasi untuk pengerjaan dimulai dari sana. Bapak harusnya konsisten jangan mau ditekan pak," ungkap dia lagi.
Kepala Desa Usa, KM Rabang mengatakan, jika proyek tersebut dilanjutkan tanpa ada pemindahan ke titik awal, maka pihaknya tak mau disalahkan jika ada tindakan dilakukan warganya.
"Kami menginginkan pengerjaan tetap di Usa. Hal ini demi menjaga kondisi di bawah tetap kondusif. Karena kalau sampai pengerjaan dipindahkan maka warga kami lebih 3000 massa akan menyetop pengerjaan. Kami ke sini karena ingin mencegah terjadi hal-hal tidak diinginkan,"tegasnya.
Hingga rapat berakhir, Komisi III DPRD Bone hanya meminta Dinas PUPR untuk menghentikan pengerjaan di Cumpiga sambil menunggu hasil kunjungan kerja di Jakarta.
Diberitakan Sebelumnya, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone menindaklanjuti aspirasi masyarakat dari dua desa yakni Mico dan Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone terkait dengan dugaan permainan penempatan titik pembangunan jalan aspal bersumber dari dana PEN Tahun 2021.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bone, H Andi Suedi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menghearing OPD terkait. Dalam hal ini Dinas PUPR mengenai adanya perubahan titik pembangunan jalan yang diduga keluar dari hasil keputusan bersama dengan DPRD.
"Akan dilakukan kembali rapat di kantor DPRD. Agar bisa menuai hasil dan kesepakatan bersama sehingga tuntutan masyarakat bisa diselesaikan”, katanya menjelaskan.
Legislator yang juga pelopor pejuang pemekaran Bone Selatan ini menjelaskan. Tidak dibenarkan, jika ada pihak mengubah titik pekerjaan jalan yang telah disepakati bersama. Kalau pun ada yang berani melakukan kata dia, maka harus berhati-hati karena ketika menjadi temuan ujung-ujungnya pidana.
“Setelah ini dilakukan rapat bersama dinas PUPR, untuk memastikan titik nol nya berada di Desa Usa”. Katanya lagi.
Diberitakan sebelumnya, pembangunan aspal ruas jalan Usa-Cumpiga sepanjang 10 KM sudah disepakati di Banggar DPRD Bone dan menjadi Dokumen APBD Bone. Namun, belakangan mendadak berubah tanpa sepengetahuan pemerintah desa setempat.
Dugaan adanya permainan itu kemudian diungkap Kades Mico dan Usa saat mengikuti kegiatan Musrenbang. Ia mempertanyakan terkait dengan pembangunan jalan yang tiba-tiba berpindah lokasi padahal tidak pernah dirapatkan sebelumnya.
Kades Mico, Muhammad Kaharuddin mengatakan, Komisi III DPRD Bone harus turun tangan lantaran ada tindakan yang diduga kuat menyalahi kesepakatan bersama.
“Yang dimana kesepakatan sebelumnya pembangunan, pekerjaan, pengaspalan jalan dikerjakan mulai dari titik nol yaitu dari Desa Usa, bukan mulai dari Desa Abbanuang. Jadi kami mewaliki seluruh masyarakat dari dua desa meminta agar dilakukan RDPU dan penempatan titik pengerjaan jalan sesuai kesepatakan jangan semaunya dipindahkan," tegas dia.
Pada saat Musrenbang tingkat kecamatan, Kaharuddin dengan suara lantang meneriakkan keluhan warganya yang merasa dipermainkan dengan pemindahan titik 0 pembangunan jalan dari wilayahnya ke desa lain.
“Kita ini merasa dibohongi, karena Desa Usa dan Desa Mico selalu mengusulkan tiap tahun di Musrenbang. Setelah terealisasi malah titik 0 nya dipindahkan. Kalau tidak dipindahkan kembali titik 0 ke Desa Usa, kami tidak menjamin kalau ada tindakan warga kami, ketika pengaspalan jalan ini tidak sesuai tuntutan masyarakat Desa Usa dan Desa Mico," katanya dengan suara lantang.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Usa, KM Rabang menilai tindakan yang dilakukan OPD terkait tidak mencerminkan profesionalisme. Serta tak menjalankan program pembangunan sesuai dengan amanah dan harapan masyarakat.
“Sebelumnya diumumkan pembangunan titik nol ruas jalan berada di Desa Usa namun dipindahkan titiknya tanpa adanya kesepakatan. kami tidak akan menerima, karena masyarakat sudah menagih janji untuk segera dikerjakan,” jelasnya.
.png "timurkota.com_official")
