 |
| Warga Panyula berunjuk rasa di Kantor Lurah (dok) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Warga Panyula berencana mendatangi DPRD Bone siang ini untuk menyampaikan protes terkait dugaan politisasi bantuan sosial di wilayah mereka.
Aksi ini muncul setelah masyarakat menilai distribusi bantuan tidak adil dan dipengaruhi kepentingan politik tertentu, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan warga.
Koordinator aksi menyebutkan, warga ingin pihak DPRD Bone memberi klarifikasi serta memastikan bantuan sosial disalurkan secara transparan dan tepat sasaran.
Kondisi di Panyula menjadi perhatian publik karena isu politisasi bantuan sosial kerap menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Warga berharap dengan aksi damai ini, DPRD Bone dapat menindaklanjuti laporan mereka dan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar lebih adil dan transparan.
Warga dari Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone akan melakukan unjuk rasa terkait dengan bantuan yang diduga dipolitisasi oknum tertentu. Massa yang didominasi emak-emak akan didampingi organisasi mahasiswa.
"Kami akan melanjutkan aksi ke DPRD siang ini (Kamis (11/06/2020) bersama dengan mahasiswa dari PMII Bone," ungkap, warga Risal.
Dalam aksinya, warga meminta Lurah Panyula dicopot dari jabatannya. Bukan hanya itu, warga mendesak kepala kingkungan dan oknum yang terlibat dalam permainan bansos diproses secara hukum.
Kantor Lurah Dikepung Warga
Kantor Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dikepung puluhan warga, Rabu (10/06/2020).
Warga geram dengan adanya isu berhembus bahwa pembagian bantuan sosial tidak merata disebabkan adanya permainan oknum kepala lingkungan setempat.
Bukan hanya itu, massa menuding sebagian warga yang menerima bantuan merupakan titipan dari seorang politisi. Keyakinan warga itu diperkuat dengan adanya bukti yang mereka temukan. Ada beberapa warga tak termasuk kategori miskin namun memperoleh bantuan.
Sementara di sisi lain, banyak warga miskin yang telah didata namun hingga saat ini tak kunjung mendapatkan bantuan.
Dalam tuntutannya, warga mendesak agar lurah panyula dicopot dari jabatannya. Serta, kepala lingkungan dan oknum bermain diproses secara hukum.
"Ini permainan kepala lingkungan Awang Salo. Kami minta ada tindakan tegas. Bantuan ini bukan milik pribadi, juga bukan milik partai politik. Kenapa ada kesan dipolitisasi," ungkap warga, Bakri.
Lurah Panyula, Abdul Rahman mengatakan, usai menerima aspirasi warga. Pihaknya akan memanggil kepala lingkungan untuk klarifikasi terkait tuntutan warga.
"Tentunya akan diklarifikasi apakah tuntutan dari warga yang melakukan unjuk rasa betul terjadi atau tidak," jelasnya.
(rill/as)
