 |
| Muhammad Farhan |
TIMURKOTA.COM, BONE- Presiden Mahasiswa IAIN Bone, Muhammad Farhan
secara terbuka mempertanyakan legalitas dan standar kesehatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bone.
Ia menilai hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang memastikan bahwa SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagaimana dipersyaratkan dalam standar layanan penyediaan makanan bagi publik, khususnya pelajar.
“Kami mempertanyakan secara terbuka, apakah SPPG di Kabupaten Bone sudah memiliki SLHS atau belum. Ini penting karena menyangkut keamanan pangan yang dikonsumsi siswa setiap hari,” ujar, Farhan
dalam keterangan wawancara, Sabtu (28/2/2026).
Ia menegaskan bahwa legalitas higienitas bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi bentuk jaminan perlindungan kesehatan peserta didik.
Selain legalitas, ia juga menyoroti pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang kini berjalan di sejumlah sekolah.
Menurutnya, publik perlu mengetahui secara rinci komposisi menu, standar kalori, serta kesesuaian porsi dengan kebutuhan gizi siswa.
“Apakah menu yang disajikan sudah sesuai standar gizi pemerintah? Bagaimana transparansi penggunaan anggarannya? Ini perlu dibuka agar tidak menimbulkan asumsi negatif,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi.
“Kami tidak dalam posisi menolak programnya. Justru kami mendukung penuh upaya peningkatan gizi siswa. Tapi pengelolaannya harus transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Aspek pengelolaan limbah di lingkungan SPPG juga menjadi perhatian.
Menurutnya, sistem pengelolaan sampah dan sisa makanan harus memenuhi standar lingkungan.
“Jangan sampai niat baik memberi makan bergizi justru menimbulkan persoalan baru seperti pencemaran atau gangguan kesehatan akibat limbah yang tidak dikelola dengan baik,” ungkapnya.
Kekhawatiran publik semakin menguat setelah beredarnya informasi dugaan kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa SMAN 1 Bone.
Meski belum ada keterangan resmi terkait penyebabnya, ia meminta agar instansi terkait segera melakukan klarifikasi.
“Jika benar ada kejadian tersebut, maka harus ada investigasi menyeluruh. Pengawasan sanitasi harus dievaluasi secara serius,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu administratif, melainkan menyangkut kesehatan generasi muda.
“Keselamatan peserta didik adalah prioritas utama. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPPG, mulai dari dapur produksi, distribusi, hingga pengawasan, harus dilakukan secara terbuka,” katanya.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan peran kampus sebagai kontrol sosial.
“Kampus dan organisasi kemahasiswaan memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik. Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk kepedulian agar program pemenuhan gizi di Kabupaten Bone benar-benar berjalan sesuai standar kesehatan, transparan, dan berpihak pada keselamatan siswa,” tutupnya. (*)
