 |
| Ketua APDESI Bone saat menyampaikan sambutannya (Foto: Dok. Istimewa) |
Penulis: Syamsul Bahri Arafah
Editor: timurkota.com
TIMURKOTA.COM, BONE– Ratusan Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bone menghadiri seminar bertajuk “Penguatan Peraturan Perundang-undangan di Desa Menuju Desa Tangguh, Bersih, Mandiri, dan Bertanggung Jawab”. Kegiatan ini digelar di Aula Masjid Al Markas Al Ma’rif, Rabu (17/09/25).
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bone, H. Rusli, serta Ketua Umum LSM Lapatau Matanna Tikka, Andi Anzhari Arifin, SH.
Selain itu, hadir pula Kepala Kesbangpol Kabupaten Bone, Ketua Forum Lembaga Kajian Pancasila, serta pakar akademisi, Dr. A. Sugirman.
Dalam sambutannya, Andi Anzhari Arifin menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya seminar ini.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan yang pertama kali digelar di Kabupaten Bone dengan menghadirkan 232 Kepala Desa beserta Ketua BPD.
“Melalui forum ini, kita ingin memperkuat komitmen kerja sama antara Kepala Desa dan BPD, serta menjadikan desa lebih tangguh dan mandiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anzhari mengingatkan agar Kepala Desa tidak perlu gentar menghadapi tekanan dari oknum-oknum tertentu.
“Ke depan, Kepala Desa jangan langsung dipanggil penyidik jika ada rekomendasi dari Bupati. Jika ada oknum LSM yang mencoba menggerogoti, sebaiknya jangan dihiraukan. Fokuslah bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua APDESI Bone, H. Rusli, menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana Forum Kajian Pancasila atas inisiatif menyelenggarakan seminar tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini sangat relevan untuk memperkuat pemahaman regulasi desa sekaligus mendorong optimalisasi potensi yang dimiliki desa.
“Sebagai Kepala Desa dan BPD, kita dituntut mampu mengelola potensi yang ada di desa untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD),” ucapnya.
Rusli juga menyinggung potensi besar yang dimiliki Bone dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menyebut bahwa dengan adanya berbagai kebijakan baru, termasuk operasional pesawat ATR di Bone, peluang pengembangan ekonomi desa akan semakin terbuka.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bupati Bone yang terus menghadirkan inovasi bagi kemajuan daerah. Hal ini memberi optimisme bagi desa-desa untuk tumbuh lebih mandiri,” tambahnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bone, A. Amran, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar penguatan peraturan perundang-undangan di desa.
Dalam sambutannya, ia menyebut kegiatan tersebut sebagai langkah luar biasa dalam mendorong perubahan tata kelola desa.
Amran menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan tulang punggung pembangunan daerah.
Oleh karena itu, Kepala Desa diminta berhati-hati dalam mengelola anggaran serta memahami setiap kendala yang terjadi di wilayah masing-masing.
“Teman-teman Kepala Desa harus hati-hati mengelola anggaran. Kendala yang ada di desa akan dijelaskan lebih jauh oleh para pakar dalam seminar ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amran mengimbau seluruh Kepala Desa untuk kembali mengaktifkan pos ronda atau pos kamling di wilayahnya.
Menurutnya, keberadaan pos ronda menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan lingkungan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
“Kami harapkan semua Kepala Desa mengaktifkan kembali pos rondanya, agar keamanan desa lebih terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bone, H. A. Asman Sulaiman, dalam sambutannya memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta seminar.
Ia menyampaikan apresiasi tinggi terhadap forum tersebut yang dinilainya dapat memperkuat regulasi desa dan mendorong kemandirian.
Bupati menekankan bahwa Kepala Desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik di tingkat lokal.
Oleh karena itu, Kepala Desa diharapkan mampu mewujudkan desa yang bersih, mandiri dalam mengelola Dana Desa, serta mandiri dalam bermitra dengan berbagai pihak.
“Kita dituntut memperkuat peraturan perundang-undangan di desa. Dengan begitu, desa akan semakin kolaboratif dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kekompakan antara Kepala Desa dan pemerintah kabupaten. Menurutnya, kolaborasi yang solid akan memperkuat posisi desa sebagai pilar pembangunan.
“Kepala Desa harus kompak dan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Hal ini menjadi kunci agar program desa berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, aparat penegak hukum, serta kepada Allah,” tegasnya.
Seminar tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi tata kelola desa di Kabupaten Bone.
Melalui penguatan peraturan desa, partisipasi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah desa dan kabupaten, diharapkan visi desa tangguh, bersih, mandiri, dan bertanggung jawab dapat terwujud.
Dr. A. Sugirman, yang hadir sebagai pakar dalam seminar tersebut, menekankan pentingnya memahami Pancasila sebagai dasar dalam merumuskan peraturan desa.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan desa agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan warga.
Kegiatan seminar ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara Kepala Desa, BPD, dan narasumber.
Diskusi tersebut membahas berbagai tantangan yang dihadapi desa, termasuk pengelolaan potensi lokal, transparansi penggunaan anggaran, serta pentingnya regulasi desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Para peserta sepakat bahwa penguatan peraturan perundang-undangan desa akan menjadi pondasi penting menuju desa yang tangguh, bersih, mandiri, dan bertanggung jawab. (*)
