 |
| Unjuk rasa di kantor Bupati Bone sempat diwarnai kericuhan (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE– Unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa terkait kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Bone berakhir kecewa, Kamis (14/08/25).
Tuntutan mereka agar pemerintah daerah membatalkan kenaikan PBB-P2 tak dipenuhi. Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin menyebut bahwa dirinya tidak punya kewenangan membatalkan hal tersebut.
Usai memberi penjelasan, Andi Akmal Pasluddin yang didampingi Kapolres Bone memilih meninggalkan lokasi.
Pendemo pun meneriaki dengan menyebut bahwa pemerintah Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin atau Beramal sudah menunjukkan ketidak berpihakan kepada rakyat.
"Ini adalah bukti bahwa Bupati dan Wakil Bupati Bone sudah mempertontonkan arogansi dan tidak berpihak kepada rakyat meski baru enam bulan menjabat," ungkapnya.
Ia kemudian menyampaikan bahwa demo dari aliansi Pemuda dan Mahasiswa tidak akan berhenti sampai ada kebijakan pembatalan kenaikan PBB-P2.
"Kita tidak akan berhenti dan akan terus turun dengan massa lebih banyak," tutupnya.
Sementara itu kehadiran Andi Akmal Pasluddin menambah kekecewaan massa. Alih-alih mengklarifikasi dan membatalkan kenaikan PBB-P2.
Politisi dari Partai PKS itu malah mempertegas bahwa nilai pembayaran PBB-P2 untuk Kabupaten Bone mengalami kenaikan alias berbeda dari tahun sebelumnya yakni 2024.
Meski Andi Akmal Pasluddin memperhalus penyampaian dengan menyebut kenaikan sebagai istilah penyesuaian, namun massa tetap menolak.
"Terkait dengan PBB-P2 memang ada penyesuaian dengan NJOP. Namun tidak sampai 300%," ungkap mantan Anggota DPR RI dua periode itu.
Andi Akmal Pasluddin juga di depan massa menyebut bahwa pemerintah daerah belum melakukan sosialisasi sebelum menaikkan PBB-P2 dengan bahasa penyesuaian.
"Memang belum ada sosialisasi yang dilakukan Pemda. Namun ke depan tentu kita akan sosialisasikan," tukasnya.
Andi Akmal menyebut bahwa Pemda Kabupaten Bone saat ini dalam keadaan defisit anggaran, sehingga yang dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan potensi termasuk PBB-P2.
"Kita dalam keadaan defisit. Kemudian pelayanan harus ditingkatkan. Kita mengajak masyarakat bahwa jangan berpikir apa yang diberikan oleh negara untuk kita, tapi berpikirlah apa kontribusi kita untuk negara," imbuhnya.
Di akhir penyampaiannya, Andi Akmal Pasluddin memastikan bahwa tahun ini pembayaran PBB-P2 berbeda dengan tahun lalu atau mengalami kenaikan.
"Saya jawab singkat, pembayaran PBB-P2 tahun ini berbeda dengan tahun lalu," ungkapnya seraya mendapat teriakan sebagai bentuk kekecewaan massa.
Sementara itu dari pihak pendemo, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati terkait penyesuaian merupakan bahasa halus untuk tetap menaikkan PBB-P2.
"Itu bahasa untuk mengelabui. Kalau berbicara kenaikan, maka kalau Wakil Bupati Bone mengatakan tidak ada kenaikan berarti pembayaran PBB-P2 tahun ini 2025 sama dengan tahun lalu 2024," ungkap perwakilan massa. (*)
