 |
| Camat Dua Boccoe saat penyerahan berkas di Kejaksaan Negeri Bone (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Pemilih di Kabupaten Bone Dewasa. Kata itu dilontarkan oleh sejumlah pengamat dan aktivis setelah mengamati proses pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah di Bumi Arung Palakka.
Berbeda dengan daerah lain, yang terjadi demo dan riak-riak pasca keluar hasil quick count. Di Kabupaten Bone masyarakat lebih memilih kembali ke pekerjaan masing-masing dibanding demo terkait dengan dugaan kecurangan selama Pilkada.
Meski sebetulnya, Kabupaten Bone termasuk daerah yang paling banyak pelanggaran dari semua tahapan Pilkada. Paling banyak adalah Netralitas ASN.
Dari data yang diperoleh ada 15 ASN yang terproses di Bawaslu Kabupaten Bone. Lima oknum camat diproses sampai BKN. Kemudian, ada tiga kasus terproses sampai ke pengadilan.
Berikut tim timurkota.com merangkum tiga bukti masyarakat Kabupaten Bone mulai dewasa dalam berpolitik;
1. Pasca Pencoblosan Tak Ada Pergerakan Massa
Meski sebelum pencoblosan media sosial dipenuhi dengan perdebatan terkait dengan kandidat yang diusung masing-masing.
Namun, selepas pencoblosan pada 27 November 2024 lalu. Masyarakat dan netizen tak lagi tertarik terlibat dalam perdebatan terkait dengan Pilkada.
Mereka memilih kembali ke pekerjaan dan aktivitas masing-masing. Ini berbeda dengan daerah lain yang masih saja terus memanas karena adanya perseteruan antara pendukung paslon yang kalah dan menang.
"Masyarakat tentu mulai berpikir untuk apa larut dalam Pilkada. Kesempatan untuk melakukan perubahan dalam pemerintahan melalui pencoblosan telah berlalu. Sekarang saatnya kembali ke pekerjaan masing-masing," ungkap aktivis, Muh Arfan.
Arfan mengatakan, potensi terjadinya gelombang serangan kepada pemerintah akan sangat besar justru datang ketika tidak mampu merealisasikan janji politiknya.
"Siapapun nanti dilantik dan resmi menyandang status sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bone. Harus siap-siap jika nyatanya tak mampu merealisasikan program kerja yang telah dijual ke masyarakat untuk mendapatkan suara," terangnya.
2. Respon Cepat Penyelenggara di Setiap Dugaan Pelanggaran
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone hingga tahapan rekapitulasi masih mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Kerjasama kedua lembaga ini dengan media dalam mempublikasikan setiap kegiatan yang dilakukan khususnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran membuat tingkat kepercayaan publik makin menguat.
Bawaslu tak pernah menyembunyikan proses pelanggaran baik yang ditemukan langsung maupun laporan dari masing-masing tim Paslon.
Begitu juga dengan KPU semua tahapan Pilkada Bone terpublikasi dengan baik melalui media.
"Kalau kita berbicara penyelenggara hari ini saya katakan belum sempurna. Khususnya dari segi pencegahan karena banyak dugaan pelanggaran. Namun secara keseluruhan sudah cukup baik," ungkap, Aidil salah seorang aktivis pemuda.
3. Tidak Mudah Terprovokasi
Aidil mengatakan, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN sebetulnya merupakan tindakan provokatif.
Ulah mereka bisa saja memicu pelanggaran sama atau bahkan lebih berat dari masyarakat.
Dengan pola pikir yang terbentuk kata dia, bahwa tidak apa-apa melanggar ASN saja yang setiap hari makan uang negara melanggar.
"Namun itu tidak terjadi, justru masyarakat ikut memberi sanksi sosial bagi ASN yang melanggar," katanya lagi.
Dia juga menyoroti terkait dengan sikap dari Paslon yang memilih tetap tenang meski serangkaian pelanggaran terjadi di depan mata.
"Kematangan dari masing-masing tim paslon juga berpengaruh. Mereka tidak memberi respon secara berlebihan terkait dengan pelanggaran. Ini juga merupakan bukti kedewasaan," tutupnya. (*)
