 |
| Ratusan warga menggelar unjuk rasa di kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BULUKUMBA- Ratusan warga menyerbu Kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Mereka memprotes adanya dugaan bahwa pelanggaran di Pilkada tidak diproses sebagaimana mestinya.
Massa Bergerak menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulukumba pada Jumat (29/11/24).
Mereka mendesak Bawaslu agar memproses semua dugaan pelanggaran yang terjadi selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang baru saja berlangsung.
Aksi unjuk rasa ini dipimpin oleh seorang juru bicara bernama Asiking, yang menyampaikan tuntutan para pengunjuk rasa.
"Kami minta agar semua temuan dan laporan diproses oleh Bawaslu. Kami ingin memastikan bahwa semua dugaan pelanggaran, termasuk praktik money politik, tidak dibiarkan begitu saja," ungkapnya dengan tegas.
Aksi tersebut sempat mengakibatkan kemacetan di jalan poros nasional, Jl. Kusumah Bangsa, Bulukumba.
Kemacetan ini terjadi baik dari arah Kabupaten Sinjai maupun dari arah ibu kota Bulukumba, dengan banyak pengendara yang terpaksa mencari jalan alternatif melalui lorong-lorong kecil di sekitar lokasi.
Hal ini menunjukkan besarnya dampak dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa.
Sebagai bentuk protes yang lebih simbolis, para pengunjuk rasa melempari kantor Bawaslu Bulukumba dengan telur ayam, termasuk telur busuk yang mengotori dinding, atap, dan papan nama Sekretariat Bawaslu.
Tindakan ini mencerminkan kekecewaan dan frustrasi mereka terhadap lembaga pengawas pemilu yang dianggap belum maksimal dalam menangani laporan-laporan pelanggaran.
Ketua Bawaslu Bulukumba, Bakri Abubakar, berusaha meredakan situasi dengan menemui para pendemo.
Dalam pertemuan tersebut, ia mendengarkan langsung pertanyaan dan keluhan dari para pengunjuk rasa yang mempertanyakan alasan Bawaslu tidak memproses semua laporan yang masuk, termasuk dugaan praktik money politics yang dilakukan oleh oknum warga.
Bakri Abubakar menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendalaman terkait dugaan money politics tersebut.
Ia menjelaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab Bawaslu untuk memastikan setiap laporan yang masuk ditangani dengan serius.
"Kami telah mendalami semua laporan yang masuk. Jika ada laporan yang memenuhi unsur pelanggaran, kami akan memprosesnya secara hukum," tegas Bakri.
Selain dugaan money politics, para pengunjuk rasa juga mengangkat isu ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada.
Dalam menanggapi hal ini, Bakri menyampaikan bahwa saat ini ada lima ASN yang sudah diproses dan dikenakan sanksi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan politik.
Bakri menambahkan bahwa dua aparat desa dan pegawai Baznas juga telah direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba untuk ditindaklanjuti.
Bakri Abubakar menegaskan komitmennya untuk memproses semua laporan yang masuk ke Bawaslu, dengan prinsip bahwa setiap laporan akan diperiksa secara objektif.
"Kami berkomitmen untuk menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa semua laporan yang memenuhi unsur pelanggaran akan diproses secara hukum. Namun, laporan yang tidak memenuhi unsur hukum tidak dapat kami proses," jelasnya.
Protes yang berlangsung di depan kantor Bawaslu Bulukumba ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pemilu dan pengawasan yang dilakukan.
Banyak warga merasa bahwa pelanggaran yang terjadi selama Pilkada tidak ditangani dengan serius, dan mereka berharap agar lembaga pengawas pemilu dapat lebih responsif terhadap laporan-laporan yang masuk.
Sementara itu, situasi di lokasi aksi unjuk rasa berlangsung cukup kondusif setelah adanya dialog antara pengunjuk rasa dan pihak Bawaslu.
Bakri Abubakar berusaha untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang proses yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani setiap laporan.
Ia berharap dengan dialog yang terbuka ini, para pengunjuk rasa dapat memahami upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu.
Aksi ini juga mengundang perhatian sejumlah media dan pengamat politik yang hadir di lokasi.
Mereka mencatat bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada dapat menjadi sinyal bagi Bawaslu dan pihak berwenang untuk lebih meningkatkan kinerja dan transparansi dalam mengawasi pemilu di masa depan.
Dari sudut pandang masyarakat, penting bagi Bawaslu untuk tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai wadah yang mendengarkan dan merespons keluhan serta aspirasi publik.
Ketidakpuasan yang muncul dapat menciptakan potensi bagi terjadinya ketegangan sosial jika tidak ditangani dengan baik.
Aksi unjuk rasa ini merupakan pengingat bagi semua pihak bahwa pemilu adalah proses demokrasi yang harus dijalankan dengan baik, dan perlunya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses tersebut.
Masyarakat berharap agar ke depannya, Bawaslu dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.
Sebagai penutup, Bakri Abubakar mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang bersih dan transparan.
"Mari kita jaga integritas pemilu di Bulukumba. Kami butuh dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu ke depan," pungkasnya.
Dengan berakhirnya aksi unjuk rasa tersebut, harapan baru bagi masyarakat Bulukumba muncul.
Mereka berharap agar setiap laporan yang disampaikan tidak akan sia-sia dan akan ada tindakan nyata dari Bawaslu untuk menjaga keadilan dalam proses demokrasi. (*)
