Iklan

LP KPK Bone Ungkap Masalah Pengelolaan Keuangan Pemkab Bone yang Berpotensi Timbulkan Kerugian Negara

timurkota.com_official
Jumat, April 19, 2024 | 5:06 PM WIB Last Updated 2024-04-19T10:12:01Z

Penulis: Muis
Editor: Herman Kurniawan

Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan, Pemerintah, dan Keadilan (LP KPK) Bone, Eko Wahyudi (Foto: Dok. Istimewa)

TIMURKOTA.COM, BONE- Lembaga Pengawasan Kebijakan, Pemerintah, dan Keadilan (LP KPK) Bone mengungkap adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone yang melatar belakangi tunggakan hingga miliaran. 

Ketua LP KPK Bone, Eko Wahyudi dalam rilisnya kepada awak media mengatakan, sejumlah masalah dalam pengelolaan keungan Pemkab Bone hingga saat ini belum terselesaikan. 

Menurut Eko, permasalahan tunggakan bukan hal biasa. Jika tidak diselesaikan dengan tuntas dalam waktu dekat, akan muncul masalah yang lebih besar dikemudian hari.

"Dari catatan yang kami miliki, masalah yang melanda Pemkab Bone, mulai dari tunggakan BPJS untuk UHC 2023-2024, utang kontraktor 2023, keterlambatan pembayaran TPP ASN, hingga pembangunan Bola Soba," ungkap, Eko kepada timurkota.com, Jumat (19/04/24).

Selain itu, Eko menyebut ada proses peminjaman yang dilakukan Pemkab Bone diklaim tak jelas peruntukannya. 

"Bukan menjadi solusi, peminjaman yang saya sebut tak jelas peruntukannya ini malah menimbulkan masalah pada program dan kegiatan 2024. Dimana program tidak dapat terlaksana sesuai tahapan berdasarkan Surat Edaran Bupati Bone No.900/559/BKAD, tanggal 2 April 2024," tambahnya. 

Dari permasalahan tersebut menurut Eko, akan berakibat pada kerugian materil dan nantinya berdampak pada perekonomian masyarakat. 

"Dan paling terpenting berpotensi terjadi kerugian negara," lanjutnya. 

Dua lembaga eksekutif dan Legislatif yakni Pemkab-DPRD Bone mesti bergerak cepat untuk merespon permasalahan tersebut. 

"Jika tidak, maka Pemkab Bone tentunya akan mendapat catatan pengelola keuangan terburuk sepanjang sejarah," tukasnya. 

Eko kembali menegaskan, DPRD Bone mesti gergerak cepat, jika tidak akan muncul tudingan akan adanya praktik kongkalikong dengan Pemkab.

"Karena ini bukan masalah kecil, DPRD Bone yang merupakan wakil rakyat harus memeprjuangkan hak-hak kita semua," tutupnya. 

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • LP KPK Bone Ungkap Masalah Pengelolaan Keuangan Pemkab Bone yang Berpotensi Timbulkan Kerugian Negara

Jangan lupa ikuti kami di

Konten Berbayar berikut dibuat dan disajikan advertiser. Wartawan timurkota.com tidak terlibat dalam aktivitas jurnalisme artikel ini.

Trending Now

Konten Berbayar berikut dibuat dan disajikan advertiser. Wartawan timurkota.com tidak terlibat dalam aktivitas jurnalisme artikel ini.

Iklan