 |
| Ratusan nelayan saat menyampaikan aspirasi (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Ratusan Nelayan dan petani gelar aksi demonstrasi di kantor DPRD kabupaten Bone pada Selasa (12/12/2023).
Aksi Tersebut dilakukan sebagai bentuk protes akibat penjualan BBM jenis solar tidak merata, bahkan mereka menduga penjualan dimonopoli oleh mafia bahan bakar minyak.
Massa aksi memperlihatkan bentuk kekecewaan dan kekesalan mereka terhadap oknum yang mempermainkan BBM subsidi tersebut dengan cara menendang-nendang jerigen.
Dihadiri oleh beberapa manager SPBU sekabupaten Bone (kecuali SPBU mare dan lappawawoi) dan juga perwakilan dari dinas terkait, aksi tersebut berlangsung cukup lama.
Seorang nelayan, Yus menjelaskan bahwa nelayan yang ingin menggunakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut sangat susah dilayani di SPBU.
"Harus mengantri lama, didahulukan yang menggunakan mobil pick up (di duga mafia). Padahal cuma butuh 1 jerigen tapi sangat susah dilayani" ungkapnya.
Kemudian, dirinya menjelaskan kejahatan mafia BBM di Bone berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah mempermainkan surat rekomendasi dari dinas terkait.
"Oknum SPBU, aparat penegak hukum (APH) entah itu dari hijau atau cokelat banyak kami tahu yang bermain dengan cara mengirim BBM bersubsidi tersebut ke luar kabupaten Bone seperti Morowali. Ini merupakan kejahatan terstruktur " tuturnya.
Ketua komisi II DPRD kabupaten Bone Andi Muh Idris Rahman yang menerima aspirasi menyampaikan pihak yang memberi rekomendasi pengambil BBM bersubsidi harus harus mengawasi rekomendasinya.
"Jangan coba-coba mempermainkan rekomendasi dan memberikan kepada orang yang tidak berhak, jika itu terjadi maka kami akan Surati bupati untuk memberikan sanksi pencopotan jabatan terhadap kadis yang memberikan rekomendasi" tuturnya.
"Lebih lanjut, dirinya mengatakan pihak kepolisian resort Bone yang diwakili oleh kasat intelkam menyatakan siap turun ke lapangan bila terdapat oknum anggotanya yang terlibat dalam permainan ini dan akan memberikan sanksi" lanjutnya.
Ketua komisi II DPRD Bone tersebut juga menghimbau, bagi pihak yang ingin mengeluarkan rekomendasi agar membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada pihak SPBU yang dituju surat rekomendasi itu.
Dirinya kemudian mengatakan Pihaknya akan mengupayakan untuk menerbitkan peraturan bupati (Perbub) yang mengatur hal ini.
"Kami selaku penerima aspirasi bila menemukan pelanggaran baik dari SPBU dan instansi terkait, akan direkomendasikan untuk diberikan sanksi. Selanjutnya, saya akan berkonsultasi dengan pihak migas dan pemerintah daerah terkait hal ini karena itu kewenangan mereka," tutup Andi Muh Idris Rahman.
