timurkota.com

timurkota.com

Tim Redaksi

PETUGAS WAJIB SIAGA: Potensi Kericuhan Pilkades Serentak di Bone Mulai Terlihat, Dipicu Oknum Panitia Tak Netral dan Kampanyekan Incumbent

Baca Juga

Wiwink-Daerah, Senin 14 November 08:24 WIB

Bupati bersama wakil Bupati Bone bersalaman dengan calon incumbent serta ASN setelah menyerahkan surat cuti kepada 94 kepala desa(kades) petahana dan rekomendasi 24 ASN maju di Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) serentak Gelombang Kedua Kabupaten Bone.

TIMURKOTA.COM, BONE- Pemilihan Serentak Kepala Desa di Kabupaten Bone berpotensi ricuh jika pihak panitia kabupaten tak turun tangan menindak tegas oknum panitia yang secara terang-terangan menunjukkan ketidaknetralannya dan profesional dalam bekerja.


Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam setiap pembentukan panitia di tingkat desa hampir semua orang dekat dan kepercayaan calon incumbent. Itu masih dapat maklumi karena pada saat pembentukan panitia incumbent masih berkuasa.

Meski sebetulnya sesaui dengan Perbup yang punya kewenangan penuh atas pembentukan panitia adalah BPD bersaman dengan sejumlah tokoh yang ada di desa itu. 

Khusus Pilkades gelombang kedua ini terdapat 141 desa yang akan melaksanakan proses pencoblosan pada tanggal 24 November 2022. 

Meski tahapan proses pemilihan dan perhitungan suara masih ada 10 hari. Namun ketegangan di desa mulai muncul dipermukaan, ironisnya masalah itu justru lahir dari ulah oknum panitia yang dianggap berat sebelah.

Salah satu yang terjadi adalah di Desa Ajjalireng, Kecamatan Tellu Siattinge. Oknum panitia desa ketahuan ikut mengumpulkan warga saat calon incumbent melakukan kampanye.

Bahkan oknum panitia itu dilaporkan mendatangi warga lalu kemudian meminta berkumpul di kediaman calon. Bukan hanya sekali, oknum yang sama ini juga pernah ketahuan sebelumnya meminta warga memilih calon tertentu dengan iming-iming memperoleh bantuan.

Salah seorang calon di Desa Ajjalireng, Asrul Rahman mengatakan, pihaknya telah mengadukan ulah oknum panitia tersebut ke pihak BPD namun tak ada tindakan hingga saat ini.

"Saya sesalkan kenapa terkesan ada pembiaran. Padahal ini bukti nyata, semua warga juga mengaku. Kemudian kami menemukan langsung kejadian di lapangan, saat warga diarahkan ke kediaman calon lain," ungkapnya.

Ketua BPD Desa Ajjalireng, Burhanuddin yang dikonfirmasi media ini berjanji akan menindaklanjuti adanya keluhan terkait dengan dugaan oknum panitia ikut terlibat mengkampanyekan calon.

"Saya dalami dulu pak karena lambat saya tahu terkait info ini," ungkapnya.

Sementara Ketua Panitia Desa Ajjalireng, Rudi S.Sos mengatakan telah menerima aduan terkait dengan ulah oknum anggotanya itu.  

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak panitia kabupaten, mengingat calon yang merasa dirugikan telah mengadu.

"Kalau bentuk aduan berupa chat memang kami terima dan disitu juga ditembuskan ke panitia kabupaten. Baru satu calon yang mengadukan, namun tak menutup kemungkinan akan ada calon lain karena di sini ada lima calon termasuk petahana," ungkapnya.

Selaku panitia, Rudi mengaku telah menyempaikan kepada semua anggotanya untuk bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

"Selaku ketua saya sudah ingatkan kepada seluruh panitia agar tetap jalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing," tutup dia.

Hal nyaris sama juga terjadi di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone panitia pelaksana bersama dengan pihak BPD diduga memaksakan melakukan penambahan daftar pemilih disaat tahapan penetapan DPT telah berlalu.

"Ketua BPD dan Ketua PPKD desa Ujung Tanah malam-malam pergi ke rumah cakedes untuk melobi agar tiga orang yang tidak masuk di DPT diloloskan untuk ikut memilih tanpa dirapat plenokan terlebih dahulu,”ungkap AR, Sabtu (12/11/22).

“Memang kerja-kerja sistematis selain PPKD dan BPD juga PLT Kades menjadi tim pemenang salah satu Cakades. Padahal dia sudah diamanahkan dan harus netral dalam Pilkades ini, dan hal itu juga dibuktikan dengan PLT kades ini selalu berada di salah satu rumah cakades dan diperkuat dengan dipaksakan pembagian bibit padi, padahal bibit ini bisa dibagikan sesudah Pilkades,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Plt kades Ujung Tanah, Hasta menampik hal tersebut. Dia mengatakan bahwa isu tersebut tidak benar karena bibit padi itu belum dibagikan dan hanya sekadar pembagian secara simbolis.

“Tidak benar soal itu, karena pembagian bibit dari dana desa itu hanya sebagai simbol dan itu dihadiri oleh Danramil, Kapolsek dan BPD. Untuk saat ini belum ada yang dibagikan bibit karena sesuai arahan Kapolsek baru dibagikan setelah pilkades untuk meredam tensi politik yang ada di desa,” katanya.

Hasta juga membantah sering terlihat di rumah salah satu cakades. “Saya hanya pernah ketemu di salah satu acara baransanji di salah satu rumah warga,” tandasnya.

Terpisah, Ketua BPD Ujung Tanah, Mustari membenarkan soal tiga orang itu tidak masuk dalam DPT dan untuk melakukan lobi itu hanya inisiatif dan kebijakan PPKD.

“Memang ada tiga orang tidak masuk di DPT. Saya diajak ketua PPKD untuk menanyakan regulasi di kabupaten, namun pihak di kabupaten menyatakan kalau DPT sudah ditetapkan dan itu tidak bisa dimasukkan lagi,” kata Mustari.

Akhirnya PPKD mengambil kebijakan untuk menemui para calon, namun tidak semua setuju.

“Setelah itu saya koordinasi ke kecamatan dan pihak kecamatan memberi jalan, karena itu kebijakan berlaku sampai setelah pembagian surat panggilan memilih,”tandasnya.

Aktivis Pemuda, Muis angkat bicara terkait dengan potensi kecurangan yang terjadi di desa. Ia mendapat aduan dari beberapa masyarakat terkait dugaan permainan oknum panitia.

Ia mengaku menerima aduan di salah satu desa, panitia sengaja memindahkan pemilih ke TPS yang jauh dari dusun tempat dia tinggal dengan alasan bukan pendukung kandidat tertentu.

"Modusnya begini, ada beberapa warga dari dusun di dekat rumahnya ada TPS. Namun oleh panitia pada saat penetapan DPT, warga ini sengaja dipindahkan ke TPS di dusun yang jaraknya sampai belasan kilometer tujuannya agar kesulitan untuk menjangkau TPS. Perlu dicatat, ini bukan karena kuota 500 pemilih per TPS terpenuhi. Karena dari warga dari TPS tempat warga tadi milih malah dipindahkan juga jadi sistemnya ditukar," lanjut dia.

Muis mengaku heran dengan ulah dari oknum panitia. Menurutnya, di saat Panitia tingkat kabupaten dan Forkopimda mempertaruhkan jabatan mereka malah oknum panitia di bawah main-main.

"Pesan saya kalau ada kericuhan di desa terkait pemilihan. Maka, yang pertama diamankan adalah panitia. Karena potensi sumber masalah akibat ulah mereka," tutup dia.

Kapolres Bone, AKBP Ardiansyah SIK MSi saat pembekalan panitia telah mengingatkan agar menjaga netralitas.

"Panitia di desa, kalian yang akan bertanggungjawab terhadap kelangsungan Pilkades, kalau tidak netral hati-hati," tegasnya. 

Posting Komentar

0 Komentar

Berita Populer

close