 |
| Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Takalar menemui Ketua DPRD Takalar, H. Muh. Rijal, di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026). |
TIMURKOTA.COM, TAKALAR- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Takalar menemui Ketua DPRD Takalar, H. Muh. Rijal, di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun komunikasi antara mahasiswa dan lembaga legislatif dalam mengawal kebijakan publik serta arah pembangunan daerah.
Di balik upaya membangun sinergi tersebut, tantangan utama yang mengemuka adalah bagaimana memastikan komunikasi antara organisasi mahasiswa dan DPRD tidak berhenti pada pertemuan formal, melainkan berlanjut menjadi ruang pengawasan yang konkret dan berdampak bagi masyarakat.
Ketua terpilih PC PMII Takalar, Ahmad Nyonri, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan, termasuk memastikan kebijakan yang dilahirkan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Ahmad, PMII tidak hanya berperan sebagai organisasi kaderisasi, tetapi juga sebagai kekuatan intelektual dan kontrol sosial yang dituntut peka terhadap berbagai persoalan daerah. Sikap kritis mahasiswa, kata dia, perlu diwujudkan melalui argumentasi yang kuat, kajian berbasis data, serta tawaran solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan.
"PMII berkomitmen menjadi mitra kritis sekaligus mitra solutif bagi DPRD. Melalui sinergi potensi kader yang kami miliki, kami ingin memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang melekat pada DPRD benar-benar berdampak positif dan menjawab kebutuhan langsung masyarakat" Ujar Ahmad.
Ia menegaskan, keterbukaan komunikasi dengan DPRD tidak boleh menghilangkan independensi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Hubungan antara organisasi mahasiswa dan lembaga legislatif, menurutnya, harus dibangun atas dasar kepentingan publik, bukan sekadar kedekatan kelembagaan.
PMII, lanjut Ahmad, akan tetap menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Pada saat yang sama, organisasi tersebut juga siap menawarkan gagasan dan rekomendasi untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
"Kami ingin membangun tradisi dialog yang sehat. PMII akan tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat, tetapi pada saat yang sama siap menghadirkan gagasan dan solusi untuk kemajuan Kabupaten Takalar" Tambahnya.
Komitmen tersebut menempatkan tindak lanjut sebagai hal penting dalam hubungan kedua lembaga. Sebab, efektivitas pengawasan publik tidak cukup diukur dari terbukanya ruang audiensi, tetapi juga dari sejauh mana masukan masyarakat ditindaklanjuti dan memperoleh jawaban yang jelas.
Ketua DPRD Takalar, H. Muh. Rijal, menyambut baik kehadiran jajaran pengurus PC PMII Takalar. Ia mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap persoalan pemerintahan dan pembangunan daerah serta menilai keterlibatan generasi muda sebagai bagian penting dalam memperkuat demokrasi.
Rijal menyatakan DPRD terbuka terhadap masukan, kritik, serta hasil kajian mahasiswa sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
"Kami sangat terbuka terhadap masukan, kritik, maupun kajian riset dari rekan-rekan mahasiswa PMII. Sinergi ini merupakan wujud nyata partisipasi publik dalam demokrasi. Kami di DPRD siap membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya demi menampung gagasan generasi muda guna mengoptimalkan fungsi pengawasan pembangunan" Tegas Rijal.
Keterbukaan tersebut menjadi peluang bagi PMII untuk menyampaikan persoalan masyarakat secara lebih terstruktur. Kajian mengenai kualitas pelayanan publik, prioritas anggaran, pelaksanaan program pembangunan, hingga persoalan sosial dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Meski demikian, komitmen tersebut perlu diikuti mekanisme komunikasi yang terukur agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan pertemuan. Kejelasan tindak lanjut, respons terhadap rekomendasi, dan keterbukaan informasi menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Takalar sekaligus alumni PMII, Ichsan Ariansyah Muchtar, turut memberikan pandangan dan motivasi kepada jajaran pengurus. Ia berharap PMII terus memperkuat proses kaderisasi dengan melahirkan generasi muda yang berintegritas, memiliki kapasitas intelektual, dan mampu membaca persoalan sosial secara kritis.
Ichsan juga mendorong agar PMII tetap mempertahankan karakter gerakan mahasiswa tanpa menutup ruang komunikasi dengan pemerintah maupun lembaga legislatif.
Menurutnya, konsistensi mengawal kebijakan publik merupakan bagian dari tanggung jawab moral kader PMII untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Kehadiran alumni PMII di lembaga legislatif juga membuka peluang pertukaran gagasan antara kader mahasiswa dan para pengambil kebijakan. Namun, hubungan tersebut tetap perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik agar fungsi kritik mahasiswa tidak kehilangan ketajamannya.
Audiensi tersebut menghasilkan kesepahaman untuk membuka ruang diskusi lanjutan secara berkala guna membahas isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Takalar.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah pertukaran gagasan, penyampaian aspirasi, serta pembahasan persoalan daerah berdasarkan kelompok isu yang menjadi perhatian bersama.
Ke depan, keberhasilan komunikasi antara PMII dan DPRD akan ditentukan oleh konsistensi kedua pihak dalam merealisasikan kesepahaman tersebut.
Pertemuan lanjutan diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang jelas, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi PMII, ruang dialog dengan DPRD merupakan kesempatan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur kelembagaan tanpa meninggalkan tradisi kritik.
Sementara bagi DPRD, masukan mahasiswa dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengevaluasi apakah kebijakan dan program pembangunan telah berjalan sesuai kepentingan publik.
Pada akhirnya, sinergi antara mahasiswa dan wakil rakyat tidak semestinya berhenti pada pernyataan saling terbuka.
Ukuran utamanya adalah sejauh mana komunikasi tersebut mampu mendorong pengawasan yang lebih transparan, memperkuat akuntabilitas kebijakan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Takalar. (*)
