Pegawai Puskesmas Cenrana Bone Keluhkan Pemotongan Kapitasi 50 Persen, Kinerja Kapus Disorot

Bagikan Artikel ini

Baca Juga

Gambar ilustrasi (Foto: Dok. Istimewa)

TIMURKOTA.COM, BONE— Isu pemotongan dana kapitasi di Puskesmas Cenrana, Kabupaten Bone, menjadi sorotan setelah sejumlah pegawai mengaku adanya pengurangan hingga 50 persen. 

Dugaan ini mencuat usai kegiatan buka puasa bersama (bukber) yang digelar internal puskesmas. Baca Selengkapnya Silahkan Berlangganan timurkota.com+ dengan lakukan pembayaran di bawah 

💳 Akses Artikel Premium

Untuk membaca artikel secara penuh, silakan lakukan pembayaran melalui Bank BRI.

---

🏦 Detail Pembayaran:

  
• Bank : BRI
  
• No. Rekening : 011101117877501
  
• Atas Nama : Herman
  
• Nominal : Rp50.000 (Akses 30 Hari)

---

📲 Cara Mendapatkan Kode Akses:

  
1. Lakukan transfer sesuai nominal
  
2. Simpan bukti transfer
  
3. Kirim bukti via WhatsApp Admin
  
4. Admin mengirim Kode Akses Premium

📩 Klik Untuk Kirim Bukti Transfer via WhatsApp

Kode bersifat rahasia dan hanya untuk 1 pengguna.

Preview Artikel:

Berlangganan Timurkota+ untuk membaca cerita selengkapnya.

  

🔒 Konten Premium

        

    ❌ Kode salah atau tidak aktif   

  

    

Isi Lengkap Artikel

Kepala Puskesmas Cenrana, Hj. Sitti Rahma, SST., M.Kes., disebut meminta kepada pegawai untuk membuat daftar nama mereka yang tidak mengikuti kegiatan bukber.

Setelah kegiatan tersebut, sejumlah pegawai mengaku menemukan adanya pemotongan pada dana kapitasi yang biasa mereka terima.

Kapitasi sendiri merupakan jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pemotongan mencapai angka 50 persen dari total kapitasi yang diterima pegawai.

Hal ini sontak menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kesehatan yang merasa hak mereka berkurang secara signifikan

Sejumlah pegawai mempertanyakan keterkaitan antara kehadiran dalam kegiatan bukber dengan kebijakan pemotongan dana kapitasi tersebut.

Mereka berharap adanya transparansi dan penjelasan resmi dari pihak manajemen puskesmas terkait kebijakan tersebut.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan secara rinci alasan pemotongan dana kapitasi tersebut.

Pihak terkait diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi guna menghindari kesalahpahaman di lingkungan kerja.

Kapitasi merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembiayaan layanan kesehatan tingkat pertama.

Dana ini menjadi bagian dari penghargaan atas jasa pelayanan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya dalam hal transparansi pengelolaan dana kesehatan.

Diharapkan, persoalan ini dapat segera diselesaikan secara terbuka dan adil agar tidak mengganggu kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat. .