 |
| Oknum dosen yang diduga meludahi kasir swalayan di Kota Makassar (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, MAKASSAR– Insiden dugaan peludahan terhadap kasir swalayan oleh seorang dosen Universitas Islam Makassar (UIM) Sulawesi Selatan menuai sorotan publik.
Peristiwa tersebut terjadi di sebuah swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan dan terekam dalam keterangan korban serta pengakuan pelaku yang menyebut dirinya tersulut emosi saat berbelanja.
Dosen berinisial Amal Said mengakui perbuatannya meludahi kasir perempuan berusia 21 tahun.
Ia berdalih tindakannya dipicu rasa kesal karena merasa dipersulit oleh petugas kasir, terutama saat diminta kembali mengantre meski meja kasir lain dalam kondisi kosong.
Menurutnya, reaksi tersebut muncul secara spontan saat emosi memuncak.
Amal menegaskan dirinya tidak melakukan penyerobotan antrean sebagaimana narasi yang beredar.
Ia mengklaim hanya berpindah dari antrean panjang ke kasir yang tidak memiliki pelanggan.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat ia merasa diperlakukan tidak adil, terlebih mengingat usia dan posisinya sebagai pelanggan.
Terkait tudingan meludahi wajah korban, Amal memberikan klarifikasi bahwa ludah tersebut tidak diarahkan secara sengaja ke muka kasir.
Ia menyebut ludah tersebut jatuh ke bagian pakaian korban, meski tidak menutup kemungkinan percikan mengenai area wajah.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk pembelaan atas tuduhan yang berkembang di media sosial.
Di sisi lain, korban mengaku mengalami syok dan trauma akibat kejadian tersebut.
Kasir berinisial N menyebut ludah mengenai wajahnya sehingga ia langsung berlari ke kamar kecil untuk membersihkan diri.
Insiden itu membuat korban merasa terhina dan terguncang secara psikologis saat menjalankan tugasnya.
Kasus ini terjadi pada Rabu (24/12) sekitar pukul 11.30 Wita dan kini menjadi perhatian masyarakat luas. Publik menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika, terlebih dilakukan oleh seorang tenaga pendidik.
Desakan agar kasus ini ditangani secara profesional terus menguat, seiring tuntutan perlindungan terhadap pekerja sektor pelayanan publik. (*)
