 |
| Ketua Forum Aktivis Milenial, Muhammad Nurwan Tifta, saat memberikan masukan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bone (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE— Kelangkaan dan panjangnya antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) serta LPG 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Bone mendapat sorotan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bone.
Forum tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait ketersediaan, distribusi, serta ketepatan sasaran penyaluran BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Kabupaten Bone.
Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah langkah konkret untuk memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan BBM dan LPG bersubsidi bagi masyarakat.
Dalam forum itu, Ketua Forum Aktivis Milenial, Muhammad Nurwan Tifta, menilai persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan menambah atau mengurangi kuota BBM.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan dari sisi distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi di tingkat lapangan.
“Ketika dikatakan ada pengurangan atau penambahan kuota, saya pikir itu bukan akar masalah. Yang menjadi masalah bukan kurangnya BBM, melainkan bertambahnya jeriken yang diduga dipergunakan tidak sesuai peruntukannya,” tegas Nurwan.
Ia menilai penggunaan jeriken dalam jumlah besar perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi akses masyarakat yang menggunakan kendaraan secara langsung di SPBU.
Menurut Nurwan, persoalan tersebut bukan pertama kali terjadi di Kabupaten Bone. Ia menyebut antrean kendaraan di sejumlah SPBU semakin panjang ketika terdapat aktivitas pengisian menggunakan jeriken dalam jumlah besar.
Karena itu, ia mempertanyakan mekanisme penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang menjadi dasar bagi konsumen tertentu melakukan pembelian menggunakan jeriken.
“Yang pertama harus ditegaskan adalah surat rekomendasi. Bagaimana surat itu dikeluarkan, apakah sudah tepat sasaran atau tidak. Kalau perlu, dievaluasi dan dikeluarkan rekomendasi baru,” katanya.
Nurwan juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penggunaan surat rekomendasi agar tidak terjadi penerbitan rekomendasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang pernah dilaksanakan DPRD Bone, pihak kepolisian disebut pernah menyampaikan adanya temuan tiga surat rekomendasi dalam satu kartu keluarga.
Menurutnya, informasi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait agar mekanisme penerbitan rekomendasi benar-benar tepat sasaran.
“Kalau ada temuan seperti itu, tentu mekanisme penerbitan rekomendasi harus dievaluasi. Jangan sampai surat rekomendasi justru menjadi celah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujarnya.
Nurwan menilai persoalan BBM bersubsidi harus ditangani dari hulu hingga hilir, mulai dari penerbitan surat rekomendasi, distribusi, hingga pengawasan di SPBU.
Ia juga menyoroti dugaan adanya keuntungan yang diperoleh pihak tertentu dari praktik pengisian BBM menggunakan jeriken, termasuk dugaan keterlibatan oknum pada rantai distribusi hingga pelangsir.
“Ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan karena harus membeli BBM secara eceran dengan harga yang sangat tinggi, sedangkan pihak yang menyalahgunakan BBM subsidi justru menikmati keuntungan,” tegasnya.
Dampaknya, kata Nurwan, masyarakat yang membutuhkan BBM justru terpaksa membeli melalui pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Ia menyebut harga BBM eceran di lapangan bahkan mencapai sekitar Rp15 ribu per liter, sementara di sejumlah desa disebut dapat menembus Rp20 ribu per liter.
Selain BBM, ia turut menyoroti distribusi LPG 3 kilogram yang dinilainya juga perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat.
“Bukan cuma BBM, LPG juga tidak jauh berbeda. Bukan langka, tapi memang banyak disalahgunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.
Sebagai solusi, Nurwan mendorong pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus yang melibatkan unsur terkait untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi secara langsung di lapangan.
“Kalau dibentuk Satgas, kami mau Satgas itu benar-benar bertanggung jawab, bersih dan tegas. Jangan sampai hanya satu atau dua orang yang bertugas, karena itu rawan terjadi main mata di lokasi,” katanya.
Mantan Ketua PMII Cabang Bone itu menegaskan, penyelesaian persoalan BBM bersubsidi tidak semestinya hanya berorientasi pada penambahan kuota, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui pembenahan sistem rekomendasi, pengawasan distribusi, dan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Solusinya bukan hanya menambah kuota, tetapi memberantas para mafia,” pungkasnya.
