Oleh: Abdi Khairil, M.Si. – Pendamping Sosial PKH
Saya sering menemukan satu kenyataan yang mengejutkan: ada warga yang sudah meninggal, tetapi namanya tetap tercantum sebagai penerima bantuan sosial.
Ironisnya, bukan sistem yang enggan menghapus, melainkan sebagian keluarga yang sengaja mempertahankannya.
Saat saya menanyakan alasannya, jawaban yang muncul pun serupa: “Masih butuh bantuan, Pak… jangan dulu dihapus.”
Sebagai pendamping sosial PKH, saya memahami keresahan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial memang dirancang sebagai penopang sementara.
Namun ketika bantuan dipahami sebagai hak mutlak, bukan hak bersyarat, kita berhadapan dengan persoalan serius: ketidakjujuran data dan ketergantungan sosial yang menghambat keadilan.
Fenomena ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal etika dan kesadaran kolektif.
Program bantuan sosial dibuat dengan niat mulia, untuk menolong mereka yang paling membutuhkan.
Namun di lapangan, sebagian masyarakat justru menganggapnya sebagai pegangan hidup yang tidak boleh berubah.
Ketika anggota keluarga meninggal, tetapi namanya tetap dipertahankan dalam data, itu bukan kesalahan teknis semata; itu adalah penyimpangan yang merugikan orang lain.
Ketakutan kehilangan bantuan kerap mendorong tindakan yang tampak kecil tetapi berdampak besar bagi keadilan sosial.
Kalimat seperti ini sering saya dengar: “Cuma satu nama kok, Negara tidak rugi.” Sekilas terdengar wajar, tetapi jika dibiarkan, kalimat itu melahirkan moral hazard perilaku berisiko karena merasa aman tanpa konsekuensi.
Satu nama yang sengaja tidak diperbarui berarti satu keluarga lain yang lebih miskin tidak mendapatkan haknya, satu titik data menjadi keliru, dan lingkar ketidakadilan terus berulang.
Bantuan sosial bukan hanya soal siapa yang menerima, tetapi juga siapa yang terhalang menerima.
Para sosiolog mengingatkan bahwa kemiskinan bisa menghasilkan pola pikir dan kebiasaan tertentu.
Dalam konteks bantuan sosial, fenomena ini menjelma menjadi budaya kemiskinan di mana bantuan diterima, diharapkan, dan akhirnya menjadi identitas keluarga.
Bantuan yang seharusnya menjadi batu loncatan berubah menjadi kursi permanen.
Pada titik ini, ketergantungan menjadi halus tetapi nyata, mengaburkan tujuan awal bantuan sosial (Oscar Lewis, 1966).
Sebagai pendamping, saya sering dianggap “menghapus bantuan” atau menentukan siapa yang layak. Padahal tugas pendamping adalah memastikan kejujuran data, menjalankan verifikasi, dan mengedukasi masyarakat tentang aturan.
Keputusan diterima atau tidaknya bantuan berada pada mekanisme resmi pemerintah, bukan pada individu pendamping. Memperbarui data bukan hukuman, tetapi cara memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar berhak.
Jika seseorang masih layak menerima, jalur usulan dan verifikasi selalu tersedia.
Yang paling mahal dalam bantuan sosial bukanlah anggarannya, tetapi kejujuran.
Kejujuran untuk melaporkan perubahan keluarga, menerima kenyataan bahwa data harus mengikuti fakta, dan menyadari bahwa bantuan bukan warisan atau gaji tetap.
Tanpa data yang jujur, kebijakan tidak akan tepat sasaran, dan keadilan tidak mungkin tercapai.
Bantuan bisa menjadi penopang yang menguatkan, tetapi juga bisa menjadi ketergantungan yang melemahkan jika dipahami keliru.
Kita memerlukan masyarakat yang mandiri dan kritis, bukan yang bergantung sepenuhnya pada data yang tidak jujur.
Bantuan sosial adalah tangan negara yang terulur; tangan itu bekerja paling baik ketika masyarakat berdiri tegak, bukan bersandar selamanya.
Kini saatnya bertanya: Apakah kita ingin bantuan yang benar-benar tepat sasaran, atau bantuan yang sekadar terasa nyaman? Jawaban itu menentukan arah masa depan keluarga dan masyarakat kita. (*)
