 |
| Pengurus Forbes Anti Narkoba Bone mendesak pemerintah segera membangun fasilitas rehabilitasi (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE — Ketiadaan rumah rehabilitasi di Kabupaten Bone kembali menyingkap masalah serius dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di daerah yang berstatus zona darurat.
Meski angka pengguna terus bertambah setiap tahun, pemerintah daerah hingga kini belum menyediakan fasilitas rehabilitasi yang layak bagi pecandu maupun korban kecanduan.
Forum Bersama (Forbes) Anti Narkoba Bone menyebut kondisi ini sebagai bentuk kelemahan kebijakan yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
Forbes memaparkan bahwa banyak pecandu yang seharusnya mendapat pendampingan justru dibiarkan tanpa akses layanan pemulihan.
Ketua Forbes Anti Narkoba Bone, Andi Singkeru Rukka, menegaskan bahwa pemerintah sudah lama mengetahui urgensi fasilitas rehabilitasi namun tidak mengambil langkah konkret.
“Sudah bertahun-tahun kami dorong. Tapi sampai sekarang, tidak ada langkah nyata dari pemerintah maupun pihak terkait,” ujarnya.
Forbes bahkan mencatat bahwa kelalaian ini terjadi di tengah status Bone yang berulang kali masuk tiga besar wilayah rawan narkoba di Sulawesi Selatan.
Di tengah stagnasi kebijakan tersebut, Forbes menawarkan konsep rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai solusi alternatif.
Andi Singkeru Rukka menjelaskan bahwa pendekatan ini menempatkan seluruh lingkungan sosial sebagai bagian dari proses pemulihan.
“Semua tempat adalah rumah rehabilitasi, semua orang adalah konselor, dan semua bertindak secara nonlitigasi,” terangnya.
Forbes menilai bahwa rendahnya literasi narkoba menjadi celah besar yang dimanfaatkan jaringan pengedar, sehingga peningkatan edukasi publik harus diprioritaskan.
Mereka mendesak pemerintah bergerak cepat sebelum krisis narkoba di Bone semakin tidak terkendali.
“Kalau rumah rehab terus diabaikan, kita bukan hanya kehilangan generasi, kita sedang membiarkan peredaran gelap tumbuh tanpa perlawanan yang seimbang,” tegasnya. (*)
