 |
| Asmarjun mengkritik terkait dengan penentuan titik pengaspalan jalan (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Pemerintah daerah bersama Komisi III DPRD Bone mendapat sorotan tajam terkait pengerjaan 11 paket proyek jalan yang dinilai tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
Sorotan ini muncul dari pernyataan Asmarjun, S.Pd., M.Pd., yang mempertanyakan dasar prioritas pengaspalan jalan di wilayah yang belum memiliki pemukiman.
Menurut Asmarjun, salah satu ruas jalan yang akan diaspal berada di antara Desa Lampoko menuju Wollangi.
Dalam informasi yang beredar, proyek ini disebut sebagai pengaspalan jalan dari Barebbo ke Palakka. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut keliru karena wilayah Wollangi masih termasuk dalam kecamatan Barebbo, bukan Palakka.
"Yang lebih aneh, ruas jalan yang mau diaspal itu bukan jalan umum. Itu jalan tani. Tidak ada pemukiman di dalam. Justru ada tambang yang sampai sekarang belum jelas statusnya, legal atau tidak," kata Asmarjun.
Ia juga menilai pengambilan keputusan untuk mengaspal jalan tersebut terkesan tiba-tiba dan tidak melalui proses perencanaan yang transparan.
Karena itu, ia mempertanyakan apakah ruas jalan tersebut masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
"Kalau ini tiba-tiba masuk, lalu apa dasar perencanaannya? Siapa yang mengusulkan dan dengan pertimbangan apa jalan itu dianggap lebih penting dibanding ruas lain yang lebih padat pemukiman dan lebih rusak parah?" ujarnya.
Asmarjun mencontohkan pengaspalan jalan di Desa Ajangpulu, Kecamatan Cina, yang masuk hingga ke wilayah kebun di tahun sebelumnya.
Ia menyebut bahwa itu adalah jalan buntu dan jalan tani, namun tetap diaspal menggunakan dana APBD.
"Ini mirip. Jalan ke Lapeccang Ponre pun masih rusak, tapi justru yang dikerja malah jalan yang fungsinya belum jelas bagi masyarakat luas," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap penggunaan anggaran publik harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan.
Jika proyek jalan menyasar wilayah yang tidak dihuni warga, maka patut dipertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan.
Terkait dengan protes warga, timurkota.com telah melakukan konfirmasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone, H. Askar namun dia menyarankan agar dilakukan konfirmasi ke Kadis Kominfo.
"Konfirmasinya ke Kominfo Ki," tulisnya singkat membalas pesan yang dilayangkan tim timurkota.com. (*)
