 |
| Sejumlah siswa saat menggelar unjuk rasa di UPT SMPN 1 Ulaweng (Foto: Dok. Istimewa) |
Penulis: Syamsul Bahri Arafah
Editor: timurkota.com
TIMURKOTA.COM, BONE- Kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di salah satu sekolah menengah di Indonesia kini tengah menjadi sorotan publik.
Mantan Kepala Sekolah, Muhammad Sukri, S.Pd., M.M., dan bendahara sekolah, Asniwati, S.Pd., diduga telah menyalahgunakan dana BOS yang mencapai sekitar Rp400 juta.
Menurut informasi yang beredar, sebagian dana tersebut telah dikembalikan, namun masih tersisa sekitar Rp20 juta yang hingga kini belum dikembalikan.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan di kalangan siswa, orang tua, dan masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap pendidikan di sekolah tersebut.
Kasus ini bermula ketika sejumlah orang tua siswa mulai memperhatikan adanya ketidaksesuaian dalam laporan penggunaan dana BOS.
Dana BOS seharusnya digunakan untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan, namun laporan yang diterima orang tua menunjukkan bahwa dana tersebut tidak dikelola dengan baik.
Mantan Kepala Sekolah Muhammad Sukri dan bendahara Asniwati dituding telah mempermainkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.
Menurut sumber yang dapat dipercaya, mereka telah memindahkan sejumlah dana ke rekening pribadi dan menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan pendidikan.
Setelah munculnya dugaan penyelewengan ini, Muhammad Sukri dan Asniwati mengklaim bahwa mereka telah mengembalikan sebagian dari dana yang disalahgunakan.
Namun, sisa Rp20 juta masih mengambang dan belum dikembalikan kepada pihak sekolah.
Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan orang tua dan siswa, yang merasa bahwa tindakan pengembalian tersebut tidak dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukan.
Kepala sekolah saat ini, H. Muhammad Sahid, PLH, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa semua dana BOS dikelola dengan cara yang transparan dan akuntabel.
Dengan situasi yang semakin memanas, masyarakat setempat mulai mendesak pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap dugaan penyelewengan dana BOS, tidak hanya untuk tahun 2024 tetapi juga untuk tahun 2023.
Banyak yang mempertanyakan keberadaan bukti pertanggungjawaban dana BOS, terutama dalam hal belanja modal, yang hingga kini tidak dapat ditemukan.
Sejumlah siswa juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pengelolaan dana BOS yang buruk.
Mereka merasa bahwa kualitas pendidikan yang mereka terima telah terpengaruh akibat adanya penyalahgunaan dana tersebut.
Beberapa siswa bahkan menyatakan bahwa mereka enggan untuk diajar oleh mantan kepala sekolah dan bendahara tersebut.
Kekecewaan ini tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh orang tua mereka. Banyak orang tua yang merasa khawatir dengan masa depan pendidikan anak-anak mereka.
Mereka menginginkan agar dana BOS digunakan secara efektif untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pembelajaran di sekolah.
Namun, dengan adanya dugaan penyelewengan ini, kepercayaan mereka terhadap pengelolaan sekolah semakin menurun.
Salah satu orang tua siswa, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan, berharap pihak berwenang segera bertindak.
"Kami tidak ingin anak-anak kami menjadi korban dari tindakan yang tidak bertanggung jawab ini. Dana BOS seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi.”ungkapnya. (*)
