 |
| Mahasiswa sebelum membubarkan diri dari ruang Banggar DPRD Kabupaten Bone (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di gedung DPRD Bone memanas setelah sejumlah mahasiswa melakukan aksi walk out sebagai bentuk protes terhadap jalannya pembahasan. Mereka menilai forum tersebut tidak memberikan ruang dialog yang adil.
Langkah walk out dipilih sebagai sinyal kuat bahwa aspirasi publik tidak boleh diabaikan dalam proses legislasi maupun pengawasan anggaran.
Perwakilan mahasiswa menyatakan bahwa aksi itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja DPRD Bone yang mereka nilai kurang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Mereka meminta lembaga legislatif membuka ruang transparansi, terutama terkait agenda pembahasan kebijakan daerah.
Menanggapi aksi tersebut, sejumlah anggota dewan menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menerima kritik konstruktif dan memberikan ruang dialog lanjutan.
DPRD Bone menegaskan RDPU merupakan forum resmi yang memang ditujukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk kelompok mahasiswa.
Meski begitu, mereka mengakui perlunya perbaikan mekanisme komunikasi agar pembahasan ke depan berlangsung lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Upaya mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (AMARA) Bone menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bone berakhir kecewa.
Alih-alih menjadi wadah aspirasi rakyat, forum ini justru mencerminkan ketidakseriusan dan buruknya kinerja DPRD Bone dalam menjalankan tugasnya.
RDPU yang dijadwalkan pada pukul 10.00 Wita seharusnya menjadi ruang diskusi substansial antara mahasiswa, Rakyat dan DPRD.
Namun, hingga pukul 11.00 Wita, forum ini tak kunjung dimulai tanpa ada kejelasan dari pihak DPRD yang seharusnya hadir tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap rakyat, justru menunjukkan sikap tidak profesional dan meremehkan forum Aspirasi.
Atas hal tersebut, mahasiswa dengan tegas memilih untuk walkout sebagai bentuk protes atas kelalaian dan ketidaksiapan DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Jenderal Lapangan aksi, Afdal Togar menyatakan bahwa tindakan walkout ini adalah respons tegas terhadap ketidakbecusan DPRD dalam menjalankan tugasnya.
"Kami datang ke forum ini dengan harapan adanya diskusi serius dan solutif. Namun, apa yang terjadi? RDPU dijadwalkan pukul 10.00 Wita, tetapi hingga satu jam kemudian tidak juga dimulai. Ini bukan hanya soal keterlambatan, tetapi cerminan dari buruknya komitmen DPRD terhadap rakyat yang mereka wakili. Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakseriusan ini," ungkap, Togar.
Ia melanjutkan, aksi walkout mereka lakukan bukan hanya sebagai bukti kekecewaan. Juga alarm keras bagi masyarakat untuk semakin kritis terhadap kinerja DPRD yang seharusnya bekerja demi kepentingan rakyat.
"Jika hal-hal mendasar seperti ketepatan waktu saja tidak bisa mereka jalankan, bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa mereka mampu menjalankan kebijakan yang lebih kompleks," ungkapnya lagi.
Mahasiswa menegaskan mereka tidak akan berhenti mengawal kinerja DPRD dan akan terus bersuara ketika lembaga ini gagal menjalankan tugasnya dengan baik.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Rian Saputra menambahkan bahwa sikap DPRD yang abai terhadap waktu menunjukkan bagaimana lembaga ini tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya.
"Sejarah mencatat bahwa kejatuhan sebuah peradaban selalu dimulai dari pemimpinnya yang lalai dan abai terhadap rakyat. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana mereka yang mengklaim sebagai wakil rakyat justru tidak mampu menghormati waktu dan janji yang mereka buat sendiri," katanya.
Seorang wakil rakyat seharusnya menjadi simbol tanggung jawab, bukan justru mencerminkan wajah penguasa yang malas dan angkuh.
Waktu satu jam yang terbuang karena ketidaksiapan mereka adalah cerminan dari tahun-tahun yang kita habiskan menunggu perubahan yang tak kunjung datang.
"Kami datang bukan untuk dihibur dengan basa-basi, bukan untuk disuruh menunggu tanpa kejelasan. Kami datang untuk memastikan suara rakyat didengar, tetapi nyatanya, mereka bahkan tak cukup peduli untuk hadir tepat waktu. Jika seperti ini cara mereka bekerja, maka kami pastikan, kursi-kursi empuk itu tidak akan selamanya aman untuk mereka duduki." tukasnya.
Koordinator Mimbar, Andi Mahardika Sunandar dengan lantang menyuarakan bahwa DPRD hari ini adalah bukti dari gagalnya sistem demokrasi yang hanya menguntungkan segelintir elite.
"Hari ini, kita dipertontonkan dengan wajah asli dari demokrasi yang cacat. Demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat—tetapi justru diabaikan oleh mereka yang menduduki kursi kekuasaan," terangnya.
Hingga berita diturunkan belum ada konfirmasikan dari DPRD Bone terkait dengan keterlambatan dalam menerima aspirasi melalui mekanisme RDPU.
Dalam RDPU Aliansi Mahasiswa dan Rakyat membawa aspirasi dengan 3 poin tuntutan:
- Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bone agar memberikan akses Pendidikan Gratis.
- Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk segera mengaktifkan Sistem UHC Istimewa.
- Mendesak DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terkait Usut Tuntas Tragedi Bola Soba.
