 |
| Kantor desa Watang Cani (Foto: Dok Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Udding (48) korban penganiayaan mengaku bahwa sebelum memilih menempuh jalur hukum, dirinya sempat mendatangi rumah Kepala Desa Watangcani, H Amin mengadukan peristiwa yang dialami.
Namun karena lebih duluan datang pelaku yang tak lain adalah Ketua RT, Udding mengaku malah mendapat perlakuan tak mengenakkan dari kepala desanya.
Ketika mendatangi rumah kades dia disambut dengan penuh amarah. Bahkan kursi yang ada di rumah tersebut sempat dibanting oleh H Amin.
Selain perlakuan seperti itu, Udding juga mengaku sama sekali tidak diajak berdialog terkait dengan masalah yang dialami.
Karena merasa tidak mendapat pelayanan dari Kepala Desa, Udding pun memilih melaporkan kasus yang dialami langsung ke Polsek Bontocani.
"Setelah saya dianiaya dengan cara dicekik leher, saya datang ke rumah kepala dusun. Namun karena pak dusun tak ada dirumahnya, saya pun melanjutkan ke rumah kepala desa," ungkapnya.
Setelah sampai di rumah kepala desa, Udding pun mengaku melihat pelaku Sudirman lebih duluan tiba di lokasi.
"Meski pak desa marah saya tetap naik ke rumahnya. Pada akhirnya karena sudah lama berada di sana tapi tidak diajak berdialog saya pilih pulang," ungkapnya.
Aktivis Mahasiswa yang berasal dari Bone Selatan, Muh Arfan angkat bicara terkait dengan fungsi kepala desa yang semestinya menjadi ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat.
"Kepala desa yang gaya kepemimpinan seperti itu terkesan otoriter tidak layak lagi memimpin. Di era seperti sekarang pelayanan kepada rakyat merupakan hal mutlak," ungkapnya.
Muh Arfan bahkan menyebut, keberadaan kepala desa bukan hanya mengurus dokumen masyarakat. Tapi secara administratif bertanggungjawab atas semua hal di wilayahnya.
"Ibarat kata kades itu memiliki tanggung jawab penuh. Sepanjang bukan kasus besar semestinya di tangani dulu tidak melulu harus dilanjutkan ke polisi dan sebagainya," tambah dia.
Arfan mengaku miris dengan kasus yang dialami warga Watangcani, diamana sudah jadi korban penganiayaan, giliran minta perlindungan di desa malah perlakukan secara tak manusiawi.
"Kami dorong pihak Dinas PMD atau Bupati Terpilih, evaluasi kepala desa yang seperti itu. Buka hanya di Watangcani, semua kades yang tak lagi mampu melayani masyarakat dengan pelayanan prima mesti dievaluasi," tukasnya.
Di akhir pembicaraan, Arfan mengatakan warga juga harus bersatu kalau memang pemerintah di desa tak mampu memimpin dengan baik maka masyarakat punya hak mendesak agar kades mundur.
"Kedaulatan ada di tangan rakyat, kalau memang tidak terlayani dengan baik. Mereka kan yang memilih kades, jadi mereka juga punya hak meminta mundur kalau memang sudah tak mampu melayani dengan adil," tutupnya.
Hingga berita diturunkan Kades Watangcani, H Amin belum dapat dikonfirmasi. (*)
