 |
| Sekjend Aliansi pemuda bersatu mewarning seluruh anggota Satpol PP yang arogan terhadap mahasiswa (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Bersatu (Asatu) dan Forum Pemuda Indonesia (FPI) menyampaikan tuntutan mereka kepada bupati yang baru dilantik.
Massa menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bone, jalan Ahmad Yani Kota Watampone pada Kamis (20/02/25).
Aksi ini digelar sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 Wita, dengan massa yang menggunakan truk tronton lengkap dengan pengeras suara dan kendaraan roda dua berkonvoi dari Lapangan Epicentrum di Jalan Kalimantan menuju Kantor Bupati Bone.
Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut agar bupati yang baru dilantik dan telah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden tidak hanya mendengarkan janji-janji politik, tetapi juga harus mendengarkan aspirasi rakyat.
“APBD yang disahkan melalui peraturan daerah dan disetujui oleh DPRD harus berdasarkan pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik. Kami menuntut agar anggaran daerah dikelola dengan transparansi dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu,” tegas Sukarman, salah satu orator dalam aksi tersebut.
Salah satu fokus utama tuntutan massa adalah terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.
Inpres tersebut dikeluarkan pada 22 Januari 2025 dan mengarahkan kebijakan efisiensi anggaran, tetapi arah dan implementasinya di Kabupaten Bone masih belum jelas.
Aliansi Pemuda Bersatu bersama Forum Pemuda Indonesia meminta agar proses efisiensi anggaran dilakukan dengan transparansi dan evaluasi sebelum ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bone.
“Kami berharap agar pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bone melaksanakan paparan terbuka terkait agenda pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Inpres tersebut. Ini penting agar masyarakat tahu apa yang akan dilakukan dengan anggaran daerah,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga mempertanyakan kehadiran pejabat Pemkab Bone yang mengikuti pelantikan bupati di Jakarta.
“Kami ingin tahu apa urgensi pejabat yang hadir di pelantikan, sementara mereka tidak diundang. Kehadiran mereka justru akan mengganggu pelayanan publik dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran,” ungkap Sukarman.
Mereka mendesak agar aparat penegak hukum (APH) mengusut penggunaan anggaran perjalanan dinas para pejabat yang berangkat ke Jakarta.
“Kami ingin ada transparansi mengenai anggaran perjalanan dinas mereka dan siapa saja yang berangkat,” tegasnya.
Situasi di depan Kantor Bupati Bone memanas ketika mahasiswa berusaha memaksa masuk halaman kantor.
Ratusan personel Satpol PP Bone dikerahkan untuk menghalangi aksi tersebut.
Namun, ketegangan segera diredam setelah Kasatpol PP Bone, Andi Akbar, mengizinkan massa untuk masuk ke halaman kantor untuk berdialog dengan pihak berwenang.
Dialog antara mahasiswa dan pihak pemerintah daerah diharapkan dapat membuka jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Sekretaris Jenderal Aliansi Pemuda Bersatu, Muhammad Akbar, meminta agar semua nama pejabat yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pelantikan dipaparkan.
“Kami ingin tahu siapa saja yang berangkat dan apa dasar kehadiran mereka,” katanya.
Dalam dialog tersebut, pihak Satpol PP Bone menjelaskan bahwa ada dua kegiatan di Jakarta: ziarah makam Raja Bone di Kalibata dan pelantikan Bupati terpilih.
Kasatpol PP Bone mengonfirmasi bahwa mereka yang berangkat memiliki surat tugas, tetapi nama-nama pejabat yang mengikuti pelantikan belum bisa disampaikan saat itu juga.
“Setelah kami memiliki daftar nama-nama pejabat yang berangkat menghadiri pelantikan, kami akan menyampaikannya kepada adik-adik semua,” jelasnya.
Melalui aksi ini, Aliansi Pemuda Bersatu dan Forum Pemuda Indonesia berharap agar Bupati terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik.
Mereka menekankan bahwa Bupati harus mendengar suara rakyat dan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik semata.
“Masyarakat bone lapar akan perubahan, bukan hanya pejabat yang lapar akan harta dan kekuasaan. Kami ingin bupati terpilih benar-benar amanah kepada rakyat,” tegas Akbar. (*)
