 |
| Salah seorang petugas karcis masuk ke wahana kolam Tanjung Pallette (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Aliansi Mahasiswa Bone mengungkapkan fakta baru terkait dengan dugaan adanya permainan yang menyebabkan objek wisata Tanjung Pallette gagal capai target dalam dua tahun terakhir.
Saat mahasiswa mendesak agar dilakukan evaluasi. Salah seorang pejabat di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone menawarkan opsi lain agar aktivitas mereka tidak diawasi.
Opsi tersebut yakni dengan mengajak mahasiswa bekerja sama dalam bentuk MoU. Namun dalam konsep MoU itu isinya mengawasi pengelolaan objek wisata Lanca yang berada di Kecamatan Tellu Siattinge.
Namun ajakan itu ditolak mahasiswa dengan alasan bahwa permasalahan pokok yang harus dituntaskan saat ini adalah dugaan permainan di Wahana Kolam, Tanjung Pallette.
"Kami ditawari MoU pada saat audiens. Namun kami menolak karena sebetulnya, pokok permasalahan ada pada pengelolaan wahana kolam di Tanjung Pallette," ungkap salah seorang perwakilan, Aliansi Mahasiswa Bone kepada awak media.
Mahasiswa mewaspadai adanya upaya untuk menutupi kasus dugaan permainan yang dilakukan secara struktur dengan pengalihan isu.
"Kita mau pengelolaannya dibenahi. Kalau perlu oknum yang selama ini terindikasi melakukan tindakan seperti pembayaran ditransfer ke akun pribadinya, orang masuk ke Pallette tanpa dikasih karcis. Mestinya itu dievaluasi," ungkapnya lagi.
Sementara itu data yang diperoleh 2024 pendapatan retribusi dari Tanjung Pallette berada pada angka Rp341.939.00.
Angka tersebut masih berada di bawah target yang dibebankan. Padahal, jika dilihat dari pengunjung pada tahun sama mengalami peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Sebelumnya, Aliansi mahasiswa Bone secara resmi mengadukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, di bawah pimpinan, Andi Promal Pawi beserta jajarannya di DPRD Kabupaten Bone.
Aduan tertulis tersebut juga sebagai permintaan agar dalam waktu dekat DPRD Bone melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan oknum petugas karcis yang diduga sebagai aktor utama dalam permainan di Tanjung Pallette.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Bone, M. Alif Chaerullah yang dikonfirmasi tim timurkota.com usai memasukkan surat aduan menyampaikan bahwa ada beberapa poin yang menjadi desakan mahasiswa dan warga Pallette.
"Kami telah memasukkan surat secara resmi ke DPRD Bone terkait dengan adanya dugaan permainan oknum Dinas Pariwisata Kabupaten Bone," ungkapnya.
Alif mengatakan, jika dalam waktu yang telah ditentukan DPRD Bone belum juga melakukan RDPU maka pihaknya akan melakukan unjuk rasa di DPRD Bone.
"Apa bila dalam waktu 2x24 surat RDPU kami tidak ditindaklanjuti maka kami dari aliansi mahasiswa Bone, akan melakukan aksi demontrasi," lanjutnya.
Alif mewarning agar pihak DPRD Bone tidak melakukan upaya kongkalikong dengan Dinas Pariwisata Bone yang merupakan mitra mereka.
"Kami ingin gerakan ini murni untuk perubahan. Jangan sampai ada oknum dari eksekutif maupun legislatif untuk terlibat dalam permainan kongkalikong," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, Andi Promal Pawi yang dikonfirmasi timurkota.com untuk klarifikasi dugaan permainan di wisata Tanjung Pallette enggan menanggapi.
Pesan yang dilayangkan untuk meminta klarifikasi tak dibalas. Meski pesan wartawan tetap diterim dan terbaca.
Diberitakan sebelumnya, Belum lama ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone memberi pernyataan terkait dengan Pendapat Asli Daerah (PAD) yang anjlok.
Sejumlah sektor yang gagal capai target pada retribusi menjadi pemicu. Pariwisata yang digadang-gadang bakal menjadi tulang punggung retribusi malah gagal capai target.
Selain tidak terurus dengan baik. Adanya dugaan permainan hingga menyebabkan uang masuk ke kantong pribadi menjadi pemicu.
Bahkan dari data yang disampaikan oleh Plt Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten, Andi Gunadil kepada awak media.
Dari target semula, sektor Pariwisata hanya mampu mencapai angka 41%. Bukan hanya itu, ada sejumlah potensi seperti sewa alat berat pun gagal capai target.
“Sejumlah sektor, seperti sektor pariwisata yang tidak capai target, yang hanya 41 persen, sewa alat berat tidak capai, kemudian sewa rumah dinas, dan lain-lain,” jelas Andi Gunadil.
Secara umum, retribusi hanya mampu mencapai angka 62,8 persen dengan nilai Rp8,8 miliar padahal target dari awal yakni Rp14, miliar.
Sebelumnya diberitakan, Sejumlah pengunjung mengeluhkan dugaan permainan yang dilakukan oknum petugas karcis pada wahana kolam Tanjung Pallette, Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Salah satu modus yang digunakan petugas yakni mengambil pembayaran pengunjung tanpa diberikan karcis. Mereka hanya distempel sebagai tanda bahwa telah membayar.
Kuat dugaan permainan ini dilakukan secara terstruktur. Pasalnya sudah ada beberapa pengunjung memprotes namun tetap saja praktik yang sama berlanjut.
Dalam data yang diperoleh timurkota.com, pada Sabtu 4 Januari 2024 lalu. Rombongan dari Palopo yang berjumlah belasan orang diminta oleh petugas karcis membayar via transfer ke akun dana pribadinya.
Dari bukti pembayaran melalui transfer yang diterima timurkota.com pengunjung membayar total Rp450 ribu.
Petugas beralasan bahwa dirinya akan menarik uang tersebut kemudian dimasukkan ke kas, namun saat diminta bukti penarikan dia tak mampu menunjukkan.
Insiden tersebut sempat diprotes oleh salah satu kelompok pemuda. Namun pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang dipimpin langsung Kadis, Andi Promal Pawi turun tangan melakukan audiensi.
Dalam audiensi tersebut pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bone mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh petugas karcis untuk wahana kolam itu melanggar ketentuan.
Pasalnya, sesuai dengan mekanisme pembayaran dilakukan secara tunai dan disertai dengan karcis sebagai bukti pertanggung jawaban bahwa uang tersebut masuk ke kas daerah melalui PAD retribusi.
Namun dari penelusuran yang dilakukan, janji Kadis Pariwisata Kabupaten Bone untuk melakukan evaluasi hanya isapan jempol belaka.
Praktik yang sama masih terus berlanjut. Bahkan, dalam investigasi yang dilakukan pada Minggu 2 Februari 2025 pengunjung sebagian besar hanya distempel tanpa diberi karcis.
"Saya berkunjung ke tempat wisata Tanjung Pallette. Saat masuk membayar parkir Rp5 ribu. Kemudian, untuk wahana kolam kami membayar Rp20 ribu. Anehnya, hanya distempel tidak dikasih karcis," ungkap, T sumber terpercaya timurkota.com.
Dia mengatakan, awal dirinya masuk, petugas karcis sempat ingin menyerahkan karcis. Bahkan sudah menghitung berapa orang dalam rombongan tersebut.
"Itu karcis sudah mau dikasih, tapi pas bertanya. Bilang dari mana, saya sebut alamat yang kebetulan di luar Bone maka karcis itu disimpan kembali dan hanya tangan distempel," lanjutnya.
T mengatakan, tarif untuk wahana kolam dibandrol dengan harga Rp20 ribu untuk semua usia.
"Untuk pembayaran rata Rp20 ribu. Kalau tarif pembayaran tidak ada masalah. Kami hanya mempertanyakan kenapa tidak ada karcis. Jadi seolah-olah uang itu tak masuk ke kas daerah, saya bisa saja berpikir jangan-jangan disalahgunakan. Toh bisa saja pembayaran yang terhitung itu yang ada potongan karcisnya," terang dia.
Perwakilan Aliansi mahasiswa Bone, M. Alif Chaerullah menanggapi keras serangkaian laporan pengunjung terkait dugaan permainan di Tanjung Pallette.
"Kami menduga keras ada permainan secara terstruktur. Bahwa uang yang seharusnya masuk ke kas daerah, malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan oleh oknum di Dinas Pariwisata Bone," tegasnya.
M. Alif secara khusus mengaku akan mengawal kasus tersebut. Mereka juga melayangkan protes dan meminta DPRD Bone menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
"Suratnya sudah dimasukkan ke DPRD karena kami mencurigai ada dugaan permainan di sana. Bukan hanya itu, tidak akan mungkin seorang staf melakukan dugaan permainan tanpa ada instruksi dari atasan," ungkapnya lagi.
Sementara itu mengutip pernyataan yang disampaikan Kadis Pariwisata Bone, Andi Promal Pawi dalam proses mediasi, dirinya berjanji akan melakukan evaluasi.
"Kami akan melakukan evaluasi terkait dengan apa yang menjadi temuan di lapangan," ungkapnya.
Namun nyatanya kejadian yang sama masih terus berlanjut. Sehingga Aliansi Mahasiswa menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi mulai dari Kadis, Kabid hingga petugas karcis yang diduga terlibat dalam permainan tersebut. (*)
