 |
| Prof Dr Andi Nuzul, SH., M.hum (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Pengamat Hukum dan Pemerintahan, Prof Dr Andi Nuzul, SH., M.hum mengungkap beberapa catatan dari pengamatannya saat Debat Publik Pertama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bone.
Guru Besar IAIN Bone itu menyampaikan, bahwa debat paslon memberi kesempatan bagi masyarakat Bone, terutama pemilik suara dalam menentukan atau memastikan paslon pilihannya.
"Tentu dengan melihat visi besar paslon yang sangat mungkin diimplementasi di tingkat lapangan. Dengan berbagai pengalaman paslon juga, harus dilihat, karena visi dan misi wajib hukumnya dijalankan. Karena itu menjadi janji di masyarakat (kontrak sosial) bersama masyarakat," ungkapnya.
Ia melanjutkan, debat kemarin akan memperlihatkan, siapa punya pengalaman sebagai publik figur di pusat dan di daerah dan pengalaman pemerintahan dengn melihat masing-masing paslon termasuk trek record di waktu yang lalu, maupun harapan ke depannya.
"Tadi malam beberapa program kerja paslon yg terekspos antara lain PBB gratis, tata kelola pertanian, program KK dan KTP terselesaikan di Kecamatan, maupun program petani mandiri," tambahnya.
Misalnya, Paslon urut satu Andi Rio Idris Padjalangi-Amir Mahmud dengan program bebas bayar PBB, adalah satu program yang baik dalam membantu masyarakat, tinggal menjaga komitmen mewujudkan kelak.
"Tinggal bagaimana PAD dari PBB itu yang selama ini sebagai salah sumber pendapatan daerah dicarikan solusi menutupi sektor ini. Sehingga kas pemerintah daerah atau PAD Bone tetap meningkat atau tidak berkurang minimal. Karena bagaimana manapun PBB adalah sumber dana dalam membangun," ujarnya lagi.
Berkaitan dengan itu, pihaknya
juga mengatakan, pajak distribusi dimaksimalkan tata kelolanya, tidak boleh ada kebocoran, juga petugas maupun jukir dicari yang punya skill dan perilaku yang baik.
Sedangkan program dari visi paslon nomor urut 2 Andi Islamuddin-Andi Irwandi Natsir juga bisa dipastikan memiliki program yang menyentuh langsung di level bawah, masyarakat.
"Tata kelola dan layanan publik/masyarakat, mulai dari pertanian, akses jalan untuk memastikan bagaimana hasil pertanian terdistribusi secara baik, dan meningkatkan kesejahteraan para petani," ujarnya.
Selain itu, kebutuhan kepemilikan KK dan KTP. Dengan program KK dan KTP di kecamatan, terlihat paslon nomor urut 2 berusaha memperpendek atau memangkas jalur birokrasi dari yang selama ini di rasakan cukup panjang.
"Cetak KK dan KTP di kecamatan, tidak perlu lagi di kantor Capil. Program ini sangat efektif dapat dilaksanakan, di era di mana IT sudah menyapa masyarakat di kampung dan di kota," katanya lagi.
Tidak sulit dan memudahkan masyarakat maupun petugas, program semacam ini sebagai tuntutan setelah lahirnya digitalisasi tata kelola administrasi perkantoran, sehingga mudah dipantau dan dikontrol atau pun diawasi.
"Kantor Capil nanti ditugasi sebagai pengawas program ini supaya program betul terealisasi dn dirasakan manfaatnya masyarakat. Sisa butuh penegasan, komitmen bersama untuk laksanakan, karena ini janji dan program kerja yg disiapkan," bebernya.
Menurutnya, Kartu 7 Juta per KK harus dilaksanakan. Program ini layak diteruskan karena masyarakat tertentu sangat butuhkan. Perlu nyata program keberpihakan pada masyarakat.
Apalagi mengingat biaya hidup saat ini naik. Program ini akan sangat membantu kebutuhan kesehatan, pendidikan anak masyarakat.
"Kalau ditanya duitnya dari mana, pasti ada solusinya, melalui pembiayaan dan kerjasama pihak lain yang saling menguntungkan," terangnya.
Negara saat ini harus berinovasi sebagai tuntutan negara kesejahteraan modern. Namun demikian semua itu butuh komitmen melaksanakannya.
"Mungkin ide ini, di dasarkan atas pengalaman paslon nomor urut 2 yang cukup lama di birokrasi pemerintahan dengan beberapa jabatan yang pernah dipegang di pemerintahan," katanya.
Ia menyebut bahwa pada saat debat, di mana penguasaan materi debat dan penguasaan panggungnya cukup meyakinkan.
Ia juga menyebut terkait dengan Paslon Nomor Urut 3, Andi Asman Sulaiman-Andi Akmal Pasluddin yang ingin mencetuskan program petani mandiri.
"Ini cukup bagus sebagai tuntutan petani modern saat ini. Hanya saja memang butuh waktu dan komitmen, dan memerlukan pelatihan, pendidikan, tentu juga biaya mewujudkannya tidak boleh tanggung, harus maksimal," ujarnya.
Ia menyebut, Paslon harus mampu mendeteksi mana program yang menjadi kebijakan dari pusat.
"Sangat terkait kebijakan yang dijalankan dari pusat. Pusat bukan hanya Bone yang perlu dapat perhatian.Tapi semua bupati terpilih akan berusaha semua memperbaiki rakyat, termasuk petani. Bupati milik rakyat," terangnya.
Menurutnya, pusat harus perhatikan Petani seluruh Indonesia, tidak boleh ada yang diistimewakan, termasuk di Sulsel harus sama perhatiannya dengan Bone.
