Iklan

Pelaku Kasus Korupsi Rp2 Miliar di Bone Ditangkap, Hingga Dua Kades Terseret Permainan 'Nakal'

timurkota.com_official
Minggu, Desember 24, 2023 | 5:59 AM WIB Last Updated 2023-12-23T23:02:57Z


Ilustrasi Kasus Korupsi di Kabupaten Bone, Koruptor besar dan dua oknum kades terseret (Foto: Dok. Istimewa)

TINURKOTA.COM, BONE- Sepanjang tahun 2023, berbagai pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Bone. 

Mulai dari kasus lama atau pelaku telah ditetapkan sebagai buronan selama bertahun-tahun, hingga kasus baru yang menyeret oknum kepala desa.

Dari sekian banyak laporan yang masuk, Kejaksaan Negeri Bone dan Polres Bone telah memenuhi, bahkan melampaui target jumlah kasus yang diungkap dalam kurung waktu satu tahun. 

Siapa tidak kenal dengan nama, Boni Tabrani. Hampir 10 tahun belakangan dirinya disebut sebagai koruptor licin. 

Dirinya mampu menyulitkan APH khususnya Kejaksaan Negeri Bone yang terus berupaya melakukan penangkapan terhadap dirinya. 

Boni Tabrani merupakan terpidana kasus korupsi pembangunan pasar di dua kecamatan di Kabupaten Bone, diantaranya Bengo dan Dua Boccoe. 

Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian Rp 2.907.456.843. Selama delapan tahun, Boni bersembunyi di pulau Jawa. 

Sebat-hebatnya bersembunyi, Boni Tabrani akhirnya terciduk juga. Tim gabungan Kejati Sulsel dan Kejari Bone menangkap, Boni di Jalan Raya Cijambe Tambak Mekar, Jalancagak, Subang, Jawa Barat pada Senin (15/05/23) pukul 23.15 WIB.

"Betul buronan kasus korupsi telah diamankan. Selanjutnya diserahkan ke pihak lapas Watampone untuk menjalani masa tahanan," ungkap Kasi Intel Kejari Bone, Andi Khairil Ahkmad.

Setelah diamankan, Boni langsung digelandang ke Kejari Bone lalu diserahkan ke pihak Lapas Watampone untuk menjalani masa tahanan.

Kasus korupsi lain yang paling menyita publik di Kabupaten Bone adalah penyalahgunaan dana desa yang menyeret nama Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Saleh Bin H. Abdul Gaffar.

Ia menjalani persidangan lantaran diduga kuat melakukan tindak pidana koruspi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 juta. 

Mantan kades lain yang terbukti bermain 'nakal' dan diamankan pihak kepolisian yakni, Andi Mappatokkong SE Bin Andi Tawakkal. Ia merupakan mantan Kepala Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Eksekusi dilakukan setelah jaksa menerima putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung terkait dengan keterlibatan dalam perkara tindak pidana korupsi penetapan biaya operasional penerbitan sertifikat Program Nasional (Prona) tahun 2007.

Andi Mappatokkong terlihat mengenakan rompi orange dan mendapat pengawalan ketat JPU saat digelandang ke Lapas Watampone untuk menjalani proses penahanan pada, Selasa, (08/08/23) sekira pukul 16.00 Wita.

Kasi Intel Kejari Bone, Andi Hairil Akhmad SH., MH mengatakan, pihaknya baru menerima salinan putusan berkekuatan hukum tetap dari Mahkama Agung. 

"Kami baru menerima salinan putusan dari Mahkama Agung. Kasus ini memang sampai di tingkat kasasi," ungkapnya. 

Ia melanjutkan, dalam perkara ini Andi Mappatokkong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai penyelenggara negara yang menerima hadiah.

"Atau janji yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya," lanjut, Hairil.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. 

"Terhadap terpidana Andi Mappatokkong akan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan dikenakan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan," imbuhnya.

Bahwa terhadap terpidana dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 686 K/Pid.Sus/2019 tanggal 8 Juli 2019 juncto Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 42/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS tanggal 20 Agustus 2018 juncto Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN MKS pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018. 

Sebelumnya pada Tahun Anggaran 2007 Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan sertifikasi Program Nasional (PRONA) ribuan persi atau bidang tanah yang belum bersertifikat se Kabupaten Bone.

Dimana berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan PRONA T.A 2007 bahwa segala biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA.2007 kecuali pengenaan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan (BPHTB). 

Kemudian sebelum pihak BPN Kabupaten Bone melakukan kegiatan survei dan pengukuran di Desa Pattiro Sompe Andi Mappatokkong selaku Kepala Desa Pattiro Sompe.

Ia mengeluarkan Surat Keputusan  tentang Penetapan Biaya Operasional Pemerintah Desa dalam Pengukuran Tanah sebesar Rp500 ribu.

Uang tersebut untuk sebagai syarat penerbitan Sertifikat Tahun 2007 Untuk menjustifikasi penanganan biaya penerbitan Sertifikat Prona.

Andi Mappatokkong melakukan pungutan kepada masyarakat pemilik tanah untuk seratus bidang tanah atau persil yang menjadi sasaran program kegiatan sertifikasi Prona Tahun 2007 di Desa Pattiro Sompe baik sebelum terbit sertifikat maupun setelah terbit sertifikat. (*)

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Pelaku Kasus Korupsi Rp2 Miliar di Bone Ditangkap, Hingga Dua Kades Terseret Permainan 'Nakal'

Jangan lupa ikuti kami di

Konten Berbayar berikut dibuat dan disajikan advertiser. Wartawan timurkota.com tidak terlibat dalam aktivitas jurnalisme artikel ini.

Trending Now

Konten Berbayar berikut dibuat dan disajikan advertiser. Wartawan timurkota.com tidak terlibat dalam aktivitas jurnalisme artikel ini.

Iklan