AHY Bersurat ke Istana Soal Isu Kudeta Partai. Mantan Kader: Sibuknya Presiden Kalau Urus Internal Demokrat

Marzuki Alie (foto: Istimewa)

TIMURKOTA.COM, JAKARTA-

Ketua Partai Demokrat, Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY) banyak jadi perbincangan setelah mengaku ada orang istana yang diduga kuat terlibat dalam upaya pelengseran alias mengkudeta dirinya dari Pucuk Pimpinan Partai Demokrat.

Mantan Kader Partai Demokrat Marzuki Alie ikut angkat bicara terkait dengan pernyataan AHY itu. Menurutnya, apa yang dilakukan putra mantan Presiden SBY merupakan hal berlebihan.

"Kalau urusan partai kemudian bersurat ke Presiden pasti tidak ditanggapi, apa kapasitas presiden untuk terlibat di internal parpol," katanya.

Selain tidak akan ditanggapi, hal lain yang terjadi adalah secara tidak langsung surat itu menjadi indakasi bahwa presiden ikut di dalam gerakan itu.

"Langkah yang tepar adakah bersolid partai dengan merangkul kader partai," katanya lagi.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan partai yang ia pimpin dalam bahaya.

Ada sejumlah orang yang berusaha mengambil alih kepemimpinannya.

Bahkan, karena pentingnya isu tersebut, AHY sampai menggelar rapat pimpinan khusus.

Rapat ini digelar untuk membahas terkait adanya upaya gerakan 'kudeta' Partai Demokrat yang dilakukan oleh beberapa menteri di sekitar lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut AHY, ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader

***