.png)
 |
| Kasrudi (dok) |
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengkritisi adanya kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang akan memberlakukan surat bebas Covid-19
“Mereka yang tidak punya urusan mendesak mana mau masuk Makassar yang sudah dinyatakan zona merah,” kata Kasrudi Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar.
Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan di dalam kota. Kalau perlu kata Kasrudi tempat hiburan ditutup.
"Dan kalau bisa berlakukan jam malam. Tak boleh lagi ada orang nongkrong di dalam kota melewati pukul 21.00 Wita malam," tukas politisi Gerindra itu.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin dengan tegas meminta, kepada pendatang yang tidak memiliki Surat Keterangan (SK) bebas Covid-19 untuk tak memaksakan diri masuk ke Kota Makassar.
Hal itu kata dia dilakukan, sebagai upaya untuk mengendalikan penularan Covid-19. Menurutnya, tujuan utama pemberlakuan tersebut bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat.
"Untuk menekan warga yang tidak berkepentingan tidak usah dulu masuk Makassar," kata Rudy, Senin (29/06/2020)
Sebaliknya kata Rudy, warga yang tak ada kepentingan agar tetap tinggal di Kota Makassar.
"Jangan sampai daerah di luar Kota Makassar sudah dapat mengendalikan Covid-19, namun kembali terjangkit karena ada pendatang dari Makassar," tambahnya menjelaskan.
Sebagai langkah awal pihaknya akan memerintahkan kepada jajaran lurah sampai RT/RW untuk melakukan deteksi dini terkait dengan warga.
"Sehingga tak ada lagi OTG dan ODP yang tidak tersentuh," tuturnya, menjelaskan.
(rill/as)
.png "timurkota.com_official")
