 |
| Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin saat bersilaturahmi ke DPRD Kota Makassar (dok) |
TIMURKOTA.COM, MAKASSAR-
Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menekankan tak ada toleransi bagi ASN yang berani melakukan praktek 'nakal' dengan tak netral pada Pemilihan Wali Kota Makassar 2020.
Menjawab adanya desakan dari beberapa ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar yang menginginkan ada ketegasan terkait ASN yang melanggar pada Pilkada 2020.
Rudy menjamin semua yang melanggar akan diproses sesuai dengan mekanisme yang ada.
Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo berharap apa yang diungkapkan Pj Wali Kota sesuai dengan tindakan di lapangan.
"Mudah-mudahan apa yang telah dibahas dapat dijalankan di lapangan. Jika ada ASN melanggar maka akan disanksi, ini demi menjaga kualitas Pilkada 2020," harapnya menjelaskan.
Rudianto Lallo melanjutkan, dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam tersebut. DPRD banyak memberi masukan terkait penanganan Covid-19.
"Mudah-mudahan ini adalah awal pertemuan untuk bersama-sama mengelola sistem pemerintahan di Kota Makassar," ungkapnya.
Mengenai Covid-19, Wali Kota Makassar menegaskan perlu dukungan dari seluruh stakeholder termasuk DPRD.
Diberitakan sebelumnya, Rudy Djamaluddin langsung membuat gebrakan meski dirinya baru sehari menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar menggantikan Prof Yusran Jusuf yang resmi diberhentikan pada Jumat (26/06/2020).
Rudy sadar posisinya bisa tergantikan kapan saja jika tidak mampu bekerja dengan baik khususnya dalam menekan penularan Covid-19.
Bukan tidak mungkin, jika dalam jangka waktu satu bulan ke depan tak ada perubahan. Maka besar kemungkinan, Rudy akan bernasib sama dengan Yusran.
Tak mau hal itu terjadi, Rudy pun langsung bergerak cepat dengan melakukan koordinasi dengan camat hingga lurah.
"Kita punya camat dan lurah ini harus bergerak secara bersama," ungkapnya.
Jika ada camat dan lurah tak mau sejalan dengan dengan instruksi Pemkot maka pihaknya akan mencopot kemudian mengganti dengan pejabat lain.
"Kalau ada camat dan lurah tak mau berdiri bersama-sama melawan Covid-19 maka tentu akan kita ganti dengan yang lain," katanya menjelaskan.
Diberitakan sebelumnya, Rudy Djamaluddin langsung membuat gebrakan meski dirinya baru sehari menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar menggantikan Prof Yusran Jusuf yang resmi diberhentikan pada Jumat (26/06/2020).
Rudy sadar posisinya bisa tergantikan kapan saja jika tidak mampu bekerja dengan baik khususnya dalam menekan penularan Covid-19.
Bukan tidak mungkin, jika dalam jangka waktu satu bulan ke depan tak ada perubahan. Maka besar kemungkinan, Rudy akan bernasib sama dengan Yusran.
Tak mau hal itu terjadi, Rudy pun langsung bergerak cepat dengan melakukan koordinasi dengan camat hingga lurah.
"Kita punya camat dan lurah ini harus bergerak secara bersama," ungkapnya.
Jika ada camat dan lurah tak mau sejalan dengan dengan instruksi Pemkot maka pihaknya akan mencopot kemudian mengganti dengan pejabat lain.
"Kalau ada camat dan lurah tak mau berdiri bersama-sama melawan Covid-19 maka tentu akan kita ganti dengan yang lain," katanya menjelaskan.
(rill/as)
