 |
| Kondisi tanaman jagung warga yang sudah tiba masanya untuk dipupuk (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE – Kelangkaan pupuk kembali menjadi sorotan di Kabupaten Bone. Kali ini, sejumlah petani di Kecamatan Amali mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea dan Phonska yang sangat dibutuhkan untuk tanaman jagung mereka.
Kondisi ini dinilai cukup krusial karena tanaman jagung milik petani saat ini telah memasuki masa pemupukan.
Jika tidak segera dipupuk, hasil panen dikhawatirkan menurun drastis dan berdampak pada pendapatan petani.
Salah seorang petani di Kecamatan Amali mengungkapkan bahwa hingga saat ini pupuk tidak tersedia baik di tingkat pengecer maupun distributor.
Bahkan, menurutnya, kondisi kelangkaan ini sudah berlangsung beberapa waktu terakhir.
“Jagung kami sudah waktunya dipupuk, tapi pupuk tidak ada. Kami sudah cari di pengecer, kosong. Katanya di distributor juga kosong,” ujarnya seorang petani jagung di Amali kepada awak media.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pengecer, kelangkaan pupuk ini diduga disebabkan oleh kendala distribusi.
Pengiriman pupuk disebut mengalami hambatan akibat keterbatasan bahan bakar solar, sehingga pasokan ke wilayah Amali menjadi tersendat.
Situasi ini membuat petani semakin khawatir, mengingat pupuk merupakan faktor utama dalam menunjang produktivitas pertanian.
Tanpa pemupukan yang tepat waktu, kualitas dan kuantitas hasil panen jagung dipastikan akan menurun.
Para petani berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka meminta agar distribusi pupuk dapat kembali lancar sehingga kebutuhan petani dapat terpenuhi.
Selain itu, petani juga berharap adanya pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat lapangan. Transparansi dalam penyaluran pupuk dinilai penting untuk memastikan petani mendapatkan haknya.
Kelangkaan pupuk ini menjadi peringatan serius bagi sektor pertanian di Bone. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini berpotensi mengganggu ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan petani di daerah tersebut. (*)
