 |
| Aksi unjuk rasa mahasiswa (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone menggelar aksi demonstrasi di Polres Bone, DPRD Bone, dan Kantor Bupati Bone sebagai bentuk protes atas lambannya respon lembaga negara terhadap tuntutan publik, khususnya terkait transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meningkatnya peredaran narkoba di Kabupaten Bone.
Ketua PMII Cabang Bone menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk peringatan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar tidak mengabaikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami datang membawa kajian, data, dan tuntutan yang jelas. Yang kami butuhkan hanya satu: keberanian pemerintah dan aparat untuk bertanggung jawab. Jangan biarkan program rakyat bermasalah dan narkoba merusak generasi tanpa keseriusan penanganan,” tegasnya.
Di Polres Bone, PMII menyoroti dugaan maladministrasi dalam penanganan laporan masyarakat serta mendesak keseriusan aparat dalam menangani dugaan penyalahgunaan alsintan dan meningkatnya kasus narkoba.
PMII menilai penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh setengah hati.
Aksi kemudian berlanjut di DPRD Bone. Massa aksi sempat mengalami kekecewaan karena tidak adanya satu pun anggota DPRD yang menemui demonstran pada awal aksi.
Ketidakhadiran tersebut memicu ketegangan hingga terjadi aksi dorong-mendorong antara massa dan aparat keamanan.
Setelah situasi memanas, barulah salah satu perwakilan DPRD datang menemui massa untuk memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Ini menjadi catatan buruk bagi DPRD. Wakil rakyat seharusnya paling siap menerima aspirasi rakyat, bukan justru muncul setelah situasi memanas,” tegas Ketua PMII Bone.
Di Kantor Bupati Bone, massa kembali menyampaikan tuntutan terkait transparansi pelaksanaan Program MBG, khususnya menyangkut legalitas operasional, standar sanitasi, serta pengelolaan limbah dapur program tersebut.
Namun massa kembali dibuat kecewa karena pemerintah daerah tidak menghadirkan pihak teknis yang bertanggung jawab langsung terhadap program MBG.
Dialog justru diwakili oleh pihak Kesbangpol yang dinilai tidak memiliki kewenangan menjawab substansi persoalan.
Perdebatan panjang pun terjadi hingga akhirnya disepakati untuk menghadirkan Satgas Percepatan MBG yang saat itu disebut sedang berada di agenda buka puasa bersama.
Massa aksi memilih menunggu sebagai bentuk itikad baik agar ada penjelasan langsung dari pihak yang berwenang.
Kekecewaan massa mencapai puncaknya ketika hingga aksi berakhir, Bupati Bone tidak pernah hadir menemui demonstran untuk memberikan penjelasan langsung.
“Ini bukan sekadar soal hadir atau tidak. Ini soal tanggung jawab kepemimpinan. Jika Bupati tidak pernah hadir menjawab tuntutan mahasiswa dan masyarakat, maka wajar jika publik mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah,” tegas Zulkifli.
Ia juga menegaskan bahwa PMII akan terus mengawal persoalan tersebut sampai ada langkah nyata dari pemerintah dan aparat terkait.
“Kami tegaskan, PMII tidak akan berhenti. Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan kembali dengan kekuatan massa yang lebih besar. Ini komitmen kami sebagai gerakan mahasiswa untuk menjaga kepentingan rakyat,” tutupnya.
Sebagai penutup aksi, PMII Cabang Bone menyatakan sikap untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan kebijakan kepada masyarakat. (*)
