Aktivis Mahasiswa Desak APH Berantas Mafia BBM Solar di Bone, Ingatkan Fenomena “Maling Teriak Maling”

Ilustrasi gambar mobil mengangkut BBM jenis solar (Foto: Dok. Istimewa)

TIMURKOTA.COM, BONE— Aktivis mahasiswa, Muh Arfan, mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak tegas dalam memberantas praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Ia menilai praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi menjadi persoalan serius yang perlu segera ditangani secara menyeluruh.

Menurut Muh Arfan, ketegasan aparat menjadi kunci utama untuk memutus rantai praktik mafia BBM yang selama ini merugikan masyarakat. Untuk Baca Berita Selengkapnya Silahkan Berlangganan timurkota.com+

💳 Akses Artikel Premium

Untuk membaca artikel secara penuh, silakan lakukan pembayaran melalui Bank BRI.

🏦 Detail Pembayaran:

Bank : BRI
No. Rekening : 011101117877501
Atas Nama : Herman
Nominal : Rp50.000 (Akses 30 Hari)

📲 Cara Mendapatkan Kode Akses:

Lakukan transfer sesuai nominal
Simpan bukti transfer
Kirim bukti via WhatsApp Admin
Admin mengirim Kode Akses Premium

📩 Klik Untuk Kirim Bukti Transfer via WhatsApp

Kode bersifat rahasia dan hanya untuk 1 pengguna.

Preview Artikel:

Berlangganan Timurkota+ untuk membaca cerita selengkapnya.

🔒 Konten Premium

Isi Lengkap Artikel

Ia menegaskan bahwa penindakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. “Yang dibutuhkan sekarang adalah ketegasan dari Aparat Penegak Hukum untuk membasmi mafia BBM secara menyeluruh. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” ujar Muh Arfan kepada wartawan, Selasa.

Ia menilai bahwa keberanian aparat dalam melakukan penindakan akan memberikan efek jera bagi para pelaku mafia BBM, khususnya yang bermain dalam distribusi solar bersubsidi.

Jika penindakan dilakukan secara konsisten, maka praktik ilegal tersebut diyakini dapat diminimalisir. Muh Arfan juga menyoroti fenomena yang sering muncul di tengah masyarakat, yakni adanya pihak-pihak tertentu yang justru saling menuduh terkait praktik mafia BBM.

Menurutnya, kondisi tersebut kerap memunculkan istilah “maling teriak maling” yang justru memperkeruh situasi. Ia menjelaskan bahwa tidak jarang terdapat pihak yang sebenarnya terlibat dalam praktik serupa namun mencoba membangun opini di ruang publik, termasuk di media sosial, untuk menjatuhkan pihak lain.

Hal ini dinilai dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. “Salah satu problemnya adalah ketika ada pihak yang sebenarnya juga merupakan pelaku, namun karena merasa kalah bersaing, kemudian membuat gaduh di media sosial,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum agar benar-benar melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap praktik mafia BBM di daerah. Dengan langkah tersebut, semua pihak yang terlibat dapat diproses secara hukum tanpa adanya perlakuan berbeda.

Muh Arfan menambahkan bahwa masyarakat sangat berharap adanya transparansi dalam proses penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Menurutnya, pengawasan bersama antara aparat dan masyarakat menjadi salah satu langkah efektif dalam mencegah praktik mafia BBM di daerah. (*)