 |
| Prof.H.Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, MAKASSAR- Isu 41 Dapur MBG dikuasai oleh anak dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yasir Mahmud.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Prof.H.Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara.
Menanggapi banyaknya sorotan dari netizen, Dasco membuat pernyataan tegas melalui akun resmi media sosial X miliknya.
"Kita Tertibkan," tulis Dasco.
Sebelumnya, Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESM), Dr Muhammad Said Didu mengunggah ulang sebuah judul berita yang menyebut bahwa, Yasika Aulia Ramadhani yang merupakan putri Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yasir Mahmud menguasai 41 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Said Didu yang selama ini banyak mengkritik pemerintah terkait dengan kebijakan publik. Kali ini, Said Didu "mencolek" atau tag Presiden RI Prabowo Subianto dalam unggahannya di akun media sosialnya.
"Inikah praktek awal Serakahnomic?," tulisnya.
Dia melanjutkan, dirinya menyinggung kader partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
"Setahu saya Bpk Presiden @prabowo yang juga pimpinan Partai Bapak pengelola 41 dapur tersebut (wakil Ketua DPRD Sulsel) sedang memberantas Serakahnomic," tulisnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang menyebutkan bahwa Yesika mengelola 41 Satuan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG.
"Saya mengecek ke dalam dan memang benar," Ungkapnya.
Nanik menjelaskan bahwa cara yang dilakukan oleh Yasika sehingga lolos menguasai banyak dapur yakni dengan menggunakan banyak yayasan berbeda.
"Menggunakan nama yayasan yang berbeda-beda," ungkap dalam rilis yang diterima tim timurkota.com
Sementara itu dalam keterangan persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan bahwa pemerintah tidak mengetahui latar belakang siapa saja yang mengajukan untuk menjadi mitra BGN.
Dengan alasan hal itu berbasis portal dan kelengkapan dokumen.
"Kami BGN tidak mengenal siapa yang ajukan," Ungkapnya.
Dia mengatakan bahwa satu yayasan hanya boleh memiliki 10 dapur, terkecuali bagi yayasan dengan berafiliasi dengan institusi. (*)
