 |
| Diduga oknum camat di Kabupaten Bone terlibat aksi judi di salah satu warkop di Kota Watampone (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE – Beredar informasi di sejumlah media sosial terkait dugaan keterlibatan oknum camat di Kabupaten Bone berinisial AMR bersama seorang pimpinan partai politik (Parpol) setempat berinisial AWT, serta AFJ yang diketahui merupakan pegawai Samsat Kabupaten Sinjai, dalam permainan judi kartu di salah satu warkop di Kota Watampone.
Dua aparatur sipil negara (ASN) dan seorang pimpinan Parpol tersebut kabarnya bermain kartu didampingi seorang perempuan yang bertugas mencatat skor permainan.
Seorang saksi mata yang juga pengunjung warkop mengaku melihat adanya aktivitas penyerahan uang kepada pihak yang menang dalam permainan tersebut.
FR, salah seorang saksi, mengatakan kepada tim timurkota.com bahwa dirinya berada di lokasi pada Rabu (3/9/2025) sekitar pukul 16.00 WITA.
Ia bahkan sempat menegur aktivitas yang diduga merupakan praktik perjudian itu.
“Saya melihat ada tiga orang sedang bermain. Mereka saling menyerahkan uang setiap kali ada yang menang dalam setiap putaran. Saya tiba di sana sekitar pukul 16.00 WITA,” ungkapnya.
Menurut FR, permainan tersebut diduga sudah berlangsung lama sebelum ia datang.
“Bisa jadi sudah lama mereka bermain. Meski warkop cukup ramai, tidak banyak orang yang memperhatikan,” tambahnya.
Oknum Camat AMR tidak membantah bahwa dirinya sempat bermain kartu di lokasi. Namun ia menegaskan bahwa permainan tersebut bukan judi.
“Kalau main domino memang benar, tapi kalau judi itu tidak benar,” ujarnya saat dihubungi tim timurkota.com.
Sementara dua orang lain yang disebut terlibat, yakni AWT dan AFJ, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan klarifikasi atau bantahan terkait dugaan keterlibatan mereka.
Aktivis mahasiswa, Muh Arfan, menilai kepolisian harus bertindak tegas dalam memberantas praktik perjudian tanpa pandang bulu.
“Hal seperti ini bisa memicu perpecahan. Kalau judi di perkampungan cepat ditindak dan pelakunya ditangkap. Masa kalau di depan mata dibiarkan? Polisi harus bertindak tegas, jangan hanya keras terhadap warga sipil,” tegasnya.
Arfan juga menyoroti bahwa tindakan para terduga pelaku yang berstatus pejabat publik maupun tokoh masyarakat telah mencoreng nilai-nilai Bone sebagai Kota Beradat.
“Orang yang seharusnya jadi contoh justru mempertontonkan dugaan perilaku yang melanggar hukum,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Hamzah, seorang aktivis lain, menegaskan bahwa Bupati Bone mesti bersikap tegas.
“Kita berharap ada penanganan hukum yang transparan dan sesuai aturan. Pemerintah juga harus memberi sanksi tegas, apalagi ada di antara mereka yang diduga masih memakai pakaian dinas saat bermain. Ini contoh buruk bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
