HERMAN, S.SOS., M.SI
Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin Makassar
 |
Di tengah semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik, pemerintah dituntut tidak lagi bekerja sendiri.
Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan kemampuan adaptasi teknologi membuat inovasi dalam tata kelola publik menjadi kebutuhan mendesak.
Salah satu jalan yang kini banyak dibicarakan adalah membangun kemitraan dengan berbagai pihak.
Menurut Herman, S.Sos., M.Si, mahasiswa program doktor Ilmu Administrasi Publik Universitas Hasanuddin Makassar pola kemitraan merupakan salah strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kemitraan adalah wujud kesadaran bahwa negara tidak mungkin bekerja sendiri. Ada sektor swasta, ada masyarakat sipil, ada komunitas lokal, ada akademisi semuanya punya potensi yang bisa disinergikan. Jika dikelola baik, pelayanan publik akan lebih cepat, lebih adil, dan lebih transparan,” ujar Herman saat ditemui di Bone, Jumat (05/09/25).
Herman yang juga Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Bone, menjelaskan, pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan klasik.
Mulai dari keterbatasan anggaran, birokrasi yang panjang, hingga rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat.
Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan publik seringkali lambat, tidak efisien, dan memicu ketidakpuasan warga.
“Di banyak daerah, masyarakat masih mengeluhkan antrian panjang, proses administrasi yang rumit, hingga minimnya kepastian layanan. Situasi ini membuat kepercayaan kepada pemerintah bisa menurun,” jelas Herman.
Menurutnya, problem ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Perlu ada model tata kelola baru yang membuka ruang kolaborasi dengan aktor non negara.
Herman menegaskan, kemitraan mampu memberikan tiga manfaat utama: efisiensi, inovasi, dan keadilan sosial.
Pertama, dari sisi efisiensi, pemerintah bisa berbagi beban dengan pihak lain. Misalnya, dalam layanan kesehatan, pemerintah bermitra dengan klinik swasta untuk memperluas akses BPJS Kesehatan.
Kedua, dari aspek inovasi, sektor swasta dan perguruan tinggi kerap memiliki kemampuan adaptasi teknologi lebih cepat.
Dengan kolaborasi, pemerintah bisa memanfaatkan aplikasi digital, big data, atau platform smart city untuk mempercepat layanan publik.
Ketiga, dari sisi keadilan sosial, kemitraan dengan organisasi masyarakat atau koperasi lokal memungkinkan layanan publik menjangkau wilayah terpencil.
“Kemitraan dengan komunitas adalah cara efektif untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” tegas Herman.
Herman mencontohkan praktik kemitraan di berbagai sektor. Di Kabupaten Bone, kerja sama antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat lokal dalam pengelolaan air bersih dinilai cukup berhasil.
Model ini memungkinkan warga mendapat akses air bersih dengan biaya murah, sementara pemerintah tidak terbebani penuh oleh biaya operasional.
Contoh lain, di Makassar, layanan digital berbasis e-government lahir dari kerja sama pemerintah kota dengan universitas dan perusahaan teknologi.
Aplikasi ini memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan tanpa harus menunggu lama di kantor pelayanan.
“Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kemitraan bisa menjadi jalan keluar dari problem klasik birokrasi. Yang penting ada transparansi, ada kejelasan peran, dan ada komitmen keberlanjutan,” jelasnya.
Sebagai Ketua IWO Bone, Herman juga menyoroti pentingnya peran media dalam memperkuat kemitraan.
Menurutnya, media berfungsi menyampaikan informasi, sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Ketika ada program pelayanan publik yang dikerjasamakan dengan pihak swasta atau masyarakat, media harus hadir untuk memastikan informasi sampai ke publik secara utuh. Transparansi bisa diperkuat melalui pemberitaan yang akurat,” ungkapnya.
Dengan membuka ruang kolaborasi, pemerintah memberi kesempatan kepada warga untuk ikut merancang, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik.
“Demokrasi tidak melulu soal pemilu. Demokrasi juga soal bagaimana rakyat merasa dilibatkan dalam pelayanan. Partisipasi inilah yang memperkuat rasa memiliki dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Herman.
Ke depan, Herman berharap pemerintah di semua tingkatan bisa lebih serius membangun kemitraan yang sehat.
Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas, transparansi anggaran, serta keberanian pemerintah daerah untuk keluar dari zona nyaman birokrasi.
“Kalau masih berpikir pemerintah bisa berjalan sendiri, maka pelayanan publik akan terus jalan di tempat. Kemitraan harus menjadi paradigma baru, bukan proyek sementara,” tegasnya.
Kemitraan dalam pelayanan publik kini dipandang sebagai strategi penting untuk menjawab tantangan zaman.
Herman, sebagai akademisi sekaligus praktisi media, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat adalah fondasi menuju pelayanan publik yang berkualitas.
“Pelayanan publik yang baik adalah hak rakyat. Dan cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan bekerja bersama, bukan sendiri,” tutup Herman. (*)
