 |
| Bupati Bone, H Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM dan Wakil Bupati Dr H Andi Akmal Pasluddin, SP., MM didampingi istri masing-masing (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Bupati Bone, H Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM bersama dengan wakil Dr H Andi Akmal Pasluddin, SP, MM tampaknya akan langsung bekerja keras pasca menjalani proses pelantikan.
Pasangan dengan tagline Beramal itu dinanti 11 poin program kerja 100 hari. Beberapa program dinilai cukup berat di tengah efisiensi anggaran.
Salah satu program 100 hari yang dinantikan masyarakat adalah seragam sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP.
Seragam sekolah gratis ini disebut sebagai salah satu program yang menyentuh langsung seluruh lapisan masyarakat.
Pasalnya, seragam sekolah gratis ini berlaku untuk semua siswa. Sehingga para orang tua diharapkan tak lagi membiarkan anaknya putus sekolah dengan alasan faktor ekonomi.
"Dari awal kami mendukung program ini. Sehingga harapannya, dapat direalisasikan sesuai dengan janji pada saat kampanye," ungkap, Muh Hamzah salah seorang warga.
Dia mengatakan, seragam sekolah yang menjadi program pemerintah merupakan langkah strategis untuk meminimalisir angka putus sekolah.
"Memang kalau alasan sekolah gratis. Namun seringkali yang membuat orang tua sulit adalah seragam. Karena untuk SD saja itu sudah jutaan," tambahnya.
Program seratus hari kerja lainnya yang dianggap strategis yakni adanya Kemitraan Publik-swasta dalam pengelolaan pariwisata.
Ini merupakan hal baru. Banyak kalangan menilai, program kemitraan publik-swasta akan mempengaruhi peningkatan PAD di sektor swasta.
"Kalau secara teori ini disebut Publik Private Partnership (PPP), dimana pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator bukan lagi mengelola secara teknis, jadi kesempatan untuk korupsi dan kebocoran PAD retribusi bisa diminimalisir," ungkap, M Arfan salah seorang mahasiswa.
Menurutnya, dalam PPP ini pemerintah melakukan kerja sama dengan swasta yang disertai dengan MoU. Sehingga pengelolaan objek wisata sepenuhnya kewenangan pihak swasta.
"Pemerintah tinggal menunggu hasil dari kesepakatan pada MoU. Ini menarik karena tidak ada lagi istilah gratis bagi keluarga oknum-oknum tertentu. Pihak swasta yang mengeluarkan uang untuk proses kerja sama pasti kejar keuntungan, jadi secara otomatis pelayanan dan pemeliharaan dilakukan dengan baik," tukasnya lagi.
Adapun poin selanjutnya, penyederhanaan birokrasi. Merupakan langkah strategis jika Beramal berani melakukan reformasi birokrasi dengan mengurangi jabatan struktural.
"Kalau mau efisiensi, salah satu caranya mengurangi pejabat struktural. Dengan cara menggabungkan OPD yang dijabat eselon III menjadi dinas. Secara otomatis pejabat struktural bisa dikurangi," ungkap, Arfan lagi.
Namun untuk penggabungan kata Arfan butuh proses yang cukup lama karena nantinya akan disetujui oleh DPRD.
"Biasanya proses seperti ini dibeberapa daerah itu mentok pada persetujuan DPRD. Karena biar bagaimana pun, jabatan struktural ini erat kaitannya dengan politik mesti tidak secara langsung," tambahnya lagi.
Program 100 hari kerja pasangan H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM dan Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., MM:
- Program Pemberian Seragam Gratis untuk Tingkat Dasar dan Menengah yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- Memperkuat Program UHC (Universal Health Coverage) melalui verifikasi dan validasi data menuju Kesehatan berkualitas;
- Memastikan proses distribusi bantuan sosial telah berjalan dengan baik;
- Penyederhanaan Birokrasi;
- Meminimalisir Kebocoran Pajak dan Retribusi Daerah;
- Validitas areal sawah, tanah kering dan sarana prasarana pertanian
- Memberikan benih unggul kepada petani;
- Sertifikasi/Pelabelan benih;
- Program Penguatan kemitraan publik-swasta disektor pariwisata;
- Program Pembinaan pelaku ekonomi kreatif di sektor budaya lokal;
- Program penyusunan master plan terkait pengelolaan sampah secara terintegrasi.
