 |
| KPU Kabupaten Bone menggelar sosialisasi tahapan dan dana kampanye (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bone gelar rapat koordinasi dan sosialisasi tahapan kampanye dan dana kampanye di salah satu hotel di Kota Watampone pada Jum'at (24/11/23).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone, Yusran Tajuddin, S.Pd,.M.Pd dalam sambutannya sebelum membuka acara mengatakan bahwa.
"Saya berharap kepada peserta pemilu agar sediakan fisik,mental, maupun waktu karena pada puncak pemilu nanti tidak menutup kemungkinan akan terkuras, kemudian saya ingatkan kembali kepada peserta pemilu dalam hal ini partai politik untuk secepatnya menyelesaikan segala bentuk administrasi persoalan kampanye," ungkapnya.
Kemudian, komisioner KPU Zainal,S.Sos,.M.Si menyampaikan bahwa dana kampanye sesuatu yang wajib untuk di perlihatkan dan di laporkan oleh peserta pemilu.
"Peserta pemilu dalam hal ini partai politik wajib memperlihatkan, menyampaikan, dan melaporkan dana kampanye yang digunakan" ungkapnya.
Kemudian ia melanjutkan, tentu jika berbicara dasar hukum, itu diatur dalam peraturan KPU.
"Jadi tentu jika berbicara dasar hukum, itu diatur dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum dan juga keputusan KPU nomor 1190 tahun 2023 tentang pedoman teknis pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye" lanjutnya.
Selanjutnya, ia menegaskan bahwa semua rekening khusus dana kampanye pemilu,semuanya rekening yang baru dan ketika masa kampanye sudah berakhir maka rekeningnya juga sudah di tutup dan itu harus di laporkan.
Lanjut, dalam kegiatan tersebut KPU kabupaten Bone menghadirkan tiga narasumber dari instansi yang berbeda, diantaranya adalah Dandim 1407 Bone, Kajari Bone, dan Kapolres Bone.
Dandim 1407 Bone letkol inf. Moch.Rizki Hidayat Johar saat menyampaikan materinya mengatakan, komitmen TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis merupakan penegasan Sikap TNI untuk fokus pada tugas pokoknya.
"Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara" tuturnya.
Kemudian, salah satu implementasi tidak terlibatnya TNI dalam kegiatan politik praktis ialah sikap netralitasnya.
"Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau dengan kata lain TNI tidak berpihak " tutupnya.
Pemateri selanjutnya, Kajari Bone yang diwakili oleh A. Hairil Akhmad,SH,.MH menuturkan bahwa pihaknya akan memberikan pelayanan baik berupa pengamanan penyelenggaraan pemilu, menerima laporan permasalahan terkait pemilu,dan pelayanan lainnya sesuai kebutuhan.
"Kami akan selalu siap memberikan pelayanan terkait pemilu nanti, baik berupa pengamanan serta penerimaan laporan terkait pemilu serta pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Disisi lain, kami juga siap menganalisis dan melaporkan setiap perkembangan situasi, informasi,dan data atas suatu peristiwa atau kejadian terkait pemilu serentak tahun 2024 mendatang" tutupnya.
Pembawa materi terkahir Kapolres Bone yang diwakili oleh kasubag dal OPS AKP M.Fahri menyampaikan kepada peserta pemilu dalam hal ini partai politik untuk melapor sebelum melakukan kampanye.
"Satu hari sebelum melaksanakan kampanye, partai politik harusnya terlebih dahulu melapor kepada pihak Polres agar waktu kampanye antara partai satu dengan partai yang lainnya tidak bertabrakan, sehingga kami juga bisa menyiapkan personil untuk membantu keamanannya," ucapnya
