.png)
TIMURKOTA.COM, BONE-
Forum Peduli Keluarga Harapan (F-PKH) Kabupaten Bone mengadakan diskusi publik dalam menghimpit beberapa pakar. Di warkop Ruang teduh, Kamis 8 Oktober 2020.
Tiga narasumber yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.
Diantaranya Dr. Andi Sugirman, SH.MH, yang bicara soal pancasila kemiskinan. Ada beberapa poin yang disampaikan ol yaikni.
"Jika pancasila dijadikan dasar dan tataran aplikasi untuk memberi solusi dalam keluar dari kemiskinan maka itu bisa dilakukan, karena meman telah termaktub dalam pembukaan undang undang dasar maupun pancasila itu sendiri, sisa apakah pusat hingga daerah mau mengaplikasikan itu lain soal, jika mau dicek maka lihatlah postur anggaran tiap daerah maupun APBN" ungkapnya.
Sementara Dwi Winarno, M.Si, yang merupakan direktur riset dan SDM UNUSIA Jakarta, lebih menitip beratkan pada tataran pelaksanaan tiap sila dalam pancasila.
"Ini judul yang unik, karena masih jarang yang mencoba mengkaji pancasila dengan kemiskinan. Sementara negara harus hadir mengaplikasikan pancasila yang termaktub setiap poin per poin. Diantaranya tidak boleh membeda bedakan asas kemanusian semua orang. Begitupun asas keadilan dalam mengakses pekerjaan maupun berusaha, serta negara harus hadir untuk menyamakan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat indonesia. Bukan orang miskin disekolahkan ditempat kualitas rendah karena tidak mampu bayar sementara orang kaya tetap mendapat kualitas pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga renggang kemiskinan terus berkelanjutan" harap dia.
Sementara ketua umum F-PKH, Andi Tansi, M.Pdi Menyampaikan gagasan yang sementara dijalankan untuk memberi solusi keluar dari kemiskinan adalah membentuk kelompok kelompok usaha bersama (KUBE) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) disetiap desa maupun dusun, serta melawan gerakan kapitalis yang ingin menguasai pasar semisal alfa mart, indomaret , surya indah dan putra karella yang ada di bone dengan mendampingi kios kios kecil dikampung agar mereka bisa bersaing dengan para pemodal.
"Kasian jika para pemodal besar diberi izin untuk mendirikan toko toko besar di hampir sudut sudut kota bahkan menjalar ke kampung kampung. Gimana dengan kios kios kecil, semestinya negara harus hadir untuk memberikan keadilan disini" harapnya.
.png "timurkota.com_official")
