.png)
 |
| Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (dok) |
TIMURKOTA.COM, JAKARTA-
Pemerintah akan kembali memberi izin operasi untuk berbagai transportasi mengangkut penumpang ke luar daerah. Hal ini dilakukan setelah larangan operasi transportasi diberlakukan dalam mencegah mudik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa hal ini bukan relaksasi ataupun kelonggaran, melainkan penjabaran Permen 25 tahun 2020 soal pengaturan transportasi saat Mudik Lebaran.
"Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi lho ya, artinya dimungkinkan semua moda angkutan, baik udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan satu harus mentaati protokol kesehatan," jelas Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (6/5/2020).
Menurut Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono, MSc, hal tersebut akan sangat berdampak terhadap peningkatan penyebaran virus Corona COVID-19 di Indonesia.
"Kalau nggak di-skirining dulu penumpangnya pasti akan terjadi peningkatan penularan, baik dari manapun mereka pasti akan tertular atau menularkan," ungkap Dr Tri saat dihubungi detikcom Rabu (6/5/2020).
"Kalau mau buka di transportasi harus dengan skrining yang baik, apabila hasil rapid test yang negatif boleh jalan begitu, kalau nggak diskrining seperti itu ya dampak penularannya bisa terjadi, maupun lewat dara, transportasi laut, maupun lewat udara, itu bisa terjadi," tanggapnya.
Meski nantinya dilakukan protokol kesehatan, Dr Tri menilai hal tersebut tidak berpengaruh pada menghindari potensi penyebaran virus Corona di Indonesia saat ini.
"Ya paling pakai masker dan jaga jarak, itu tidak menjamin penularan di tempat tujuan dan di perjalanan, kalau di perjalanan oke lah, tapi kalau di tempat tujuan kan tidak ada yang menjamin, selama perjalanan tidak dijamin," lanjut dr Tri.
"Jadi kalau sewaktu-waktu buka masker, mengobrol dengan penumpang lain, itu kan tidak menjamin kalau tidak patuh harus dilakukan apa, apa sanksinya, begitu," katanya.
Selain itu hal ini menurutnya sangat bertentangan dengan aturan presiden terkait larangan mudik demi mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia. "Kan juga kalau itu dibiarkan akan bertentangan dengan larangan mudik, harusnya menterinya juga berhubungan, kalau kemudian ini bertentangan ya harusnya dikaji," kata dr Tri.
Ditambah lagi izin tersebut akan memperpanjang prediksi dari akhir wabah Corona yang semula dibuat. "Pasti akan memperpanjang, karena apapun perpindahan penduduk ini membuat panjang wabah di Indonesia," pungkasnya.
(*)
.png "timurkota.com_official")
