 |
| Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bone bersama DEMA IAIN Bone dan Forum Aktivis Milenial menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres Bone, Jumat (21/8/2026). |
TIMURKOTA.COM, BONE- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bone bersama DEMA IAIN Bone dan Forum Aktivis Milenial menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres Bone, Jumat (21/8/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram yang dinilai masih menyisakan persoalan di tengah masyarakat.
Mereka meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyimpangan dalam penyaluran energi bersubsidi. Penanganan perkara, kata massa, harus dilakukan secara transparan, objektif, dan profesional.
Ketua PC PMII Bone, Zulkifli mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan praktik pelangsiran BBM subsidi yang sebelumnya disebut telah diungkap oleh aparat.
Ia menilai, proses hukum tidak semestinya berhenti setelah pelaku diamankan dan barang bukti disita.
"Kalau kasusnya sudah diungkap, pelangsir sudah diamankan, barang bukti sudah ada, lalu apa tindak lanjutnya? Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses hukum terhadap kasus tersebut" Ungkapnya.
Menurut Zulkifli, persoalan distribusi BBM subsidi perlu ditelusuri secara menyeluruh. Pemerintah dan aparat, menurutnya, tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok di SPBU, tetapi juga harus mengawasi mekanisme pembelian dan distribusinya.
Pasalnya, masyarakat masih kerap menghadapi antrean panjang serta kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.
Selain itu, dirinya meminta polisi menelusuri transaksi pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar dan dilakukan berulang. Penggunaan jeriken, QR Code, hingga Surat Rekomendasi juga diminta menjadi bagian dari penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
"Jangan sampai penanganannya hanya berhenti pada satu orang pelangsir. Harus ditelusuri bagaimana BBM itu diperoleh dalam jumlah besar, sumbernya dari mana, kemudian disalurkan ke mana, serta apakah ada pihak lain yang terlibat" Katanya.
Kemudian, ia menjelaskan bahwa persoalan BBM subsidi tidak semata-mata berkaitan dengan antrean di SPBU. Menurutnya, distribusi BBM bersubsidi menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga pengawasannya harus dipastikan berjalan secara tepat sasaran.
"BBM subsidi adalah hak masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi justru kesulitan mendapatkan BBM, sementara ada pihak yang bisa mengambil dalam jumlah besar" Tuturnya.
Selain meminta pengusutan dugaan penyimpangan, ia juga mendorong adanya pengawasan lintas instansi. Polres Bone diminta berkoordinasi dengan BPH Migas, Pertamina, Pemerintah Kabupaten Bone dan instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
"Kami mendesak agar penerbitan serta penggunaan Surat Rekomendasi pembelian BBM subsidi dievaluasi. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penerima, jumlah pembelian, sektor usaha, frekuensi transaksi dan peruntukan BBM sesuai ketentuan" Ujarnya.
Sorotan serupa disampaikan terhadap LPG 3 kilogram. PMII meminta Pemkab dan DPRD Bone membuka informasi mengenai distribusi LPG bersubsidi kepada masyarakat.
"Kami meminta Data yang mencakup pasokan, realisasi penyaluran hingga distribusi di tingkat masyarakat" Terangnya.
Lebih lanjut, dalam aksi tersebut PMII Bone turut menyoroti laporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang disebut terjadi pada 9 Mei 2026.
Mereka meminta kepolisian memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai hukum dengan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan berdasarkan alat bukti yang tersedia. Keterangan korban dan saksi, hasil visum serta barang bukti lainnya diminta menjadi bahan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
PMII juga meminta kepolisian memberikan informasi perkembangan perkara kepada korban sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan dalam aksi, PMII Bone memberikan batas waktu lima hari kerja untuk melihat tindak lanjut atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Apabila dalam waktu tersebut tidak ada perkembangan yang dinilai jelas dan konkret, massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar.
"Kalau tidak ada tindak lanjut dan tidak ada kejelasan dari pihak terkait, kami siap mengonsolidasikan mahasiswa dan masyarakat untuk turun ke jalan. Aksi besar-besaran bukan lagi sekadar wacana jika persoalan ini terus dibiarkan" Tutupnya. (*)
