 |
| Semangat membangun desa melalui kolaborasi lintas sektor kembali diwujudkan oleh Mahasiswa KKN Tematik Pemberdayaan Desa 116 Universitas Hasanuddin bersama Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi E, H. Syahrir, S.E., (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE– Semangat membangun desa melalui kolaborasi lintas sektor kembali diwujudkan oleh Mahasiswa KKN Tematik Pemberdayaan Desa 116 Universitas Hasanuddin bersama Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi E, H. Syahrir, S.E., melalui kegiatan Sosialisasi Peran Perwakilan Politik dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat yang dirangkaikan dengan dialog terbuka di Posko KKN Unhas Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Desa Palakka, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, TP PKK dan jajaran kader, serta perwakilan masyarakat dari setiap dusun.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi cerminan komitmen bersama dalam membangun ruang dialog yang inklusif, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat sekaligus memahami mekanisme penyaluran aspirasi yang benar.
Dalam pemaparannya, H. Syahrir, S.E. menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila pemerintah dan wakil rakyat hadir di tengah masyarakat untuk mendengar secara langsung kebutuhan, harapan, serta berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Selain memberikan edukasi mengenai fungsi dan peran DPRD, kegiatan ini juga menghadirkan sesi dialog interaktif yang berlangsung dinamis.
Berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Seluruh masukan yang disampaikan menjadi bahan penting dalam proses penyerapan aspirasi untuk diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Koordinator Kabupaten KKN Kabupaten Bone Universitas Hasanuddin, Muh. Rifki Ar Rahman, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata peran mahasiswa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat sekaligus jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan.
"Melalui kegiatan ini kami ingin membangun kesadaran bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Aspirasi yang disampaikan tidak boleh berhenti sebagai keluhan, tetapi harus diolah menjadi usulan yang terukur, terarah, dan memiliki dasar yang kuat agar dapat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan desa maupun daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BPD, dan DPRD merupakan bentuk sinergi yang penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif.
Menurutnya, kehadiran mahasiswa tidak hanya menjalankan program pengabdian, tetapi juga berperan menghadirkan ruang edukasi politik yang mendorong masyarakat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam mengawal pembangunan.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran demokrasi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan.
Dengan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan secara sistematis dan berbasis prioritas, diharapkan proses perencanaan pembangunan dapat semakin tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Pemerintah Desa Palakka menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dengan lembaga legislatif serta mendorong tumbuhnya budaya musyawarah dalam menentukan arah pembangunan desa.
Sinergi yang terbangun melalui kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal lahirnya kolaborasi-kolaborasi berkelanjutan yang mampu menghadirkan pembangunan desa yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Mahasiswa KKN Tematik Pemberdayaan Desa 116 Universitas Hasanuddin menegaskan komitmennya untuk menghadirkan program pengabdian yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan literasi politik masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta membangun budaya demokrasi yang sehat sebagai fondasi pembangunan daerah dari tingkat desa.
Versi ini lebih kuat secara naratif dan menonjolkan nilai kolaborasi, pendidikan politik, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan, sehingga terasa lebih seperti rilis berita resmi yang siap dipublikasikan.
