 |
| Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong, SH menghadiri kegiatan Penyerahan LHP berlangsung di Ruang Auditorium Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (15/1/2026) |
TIMURKOTA.COM, MAKASSAR– Pemerintah Kabupaten Bone resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Penyerahan laporan ini menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan LHP berlangsung di Ruang Auditorium Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para kepala daerah serta pimpinan DPRD dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.
Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong, SH, menegaskan bahwa LHP BPK merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“LHP ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Andi Tenri Walinonong kepada wartawan.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Bone berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Ia juga menekankan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai upaya perbaikan sistem, bukan sekadar temuan.
Dengan demikian, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan mampu melakukan pembenahan secara menyeluruh, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Penyerahan LHP Kinerja dan PDTT ini mencerminkan keseriusan BPK RI dalam mendorong prinsip good governance dan clean government, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga pengawas, legislatif, dan eksekutif di tingkat daerah.
DPRD Kabupaten Bone berharap momentum ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (*)
