 |
| Gambar ilustrasi (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE- Sepanjang tahun 2025, kasus korupsi Dana Desa (DD) mendominasi catatan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone menegaskan komitmen untuk menindak tegas praktik penyalahgunaan anggaran desa.
Kasus pertama menyoroti Kepala Desa Jompie, AF, bersama S, Sekretaris Desa Jompie, dan AH, mantan Kepala Desa Jompie periode 2016–2022. Ketiganya telah ditahan dan tengah menjalani proses hukum di Kejari Bone.
Penyelidikan mencakup seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dengan total anggaran sekitar Rp 890 juta.
Dominasi Kepala Desa AF dalam pengelolaan anggaran menjadi sorotan utama karena dugaan manipulasi dan penyalahgunaan dana.
Selain Kepala Desa AF, S dan AH ikut diperiksa secara mendalam. Kejari Bone menegaskan semua pihak yang terlibat akan bertanggung jawab sesuai hukum, tanpa pandang jabatan atau status.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar sebelumnya menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus proyek rehabilitasi irigasi senilai Rp 28,22 miliar di Bone.
Para terdakwa terbukti menimbulkan kerugian negara melalui proyek Peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Waru-Waru tahun anggaran 2020.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap pejabat desa.
Dominasi oknum kepala desa dalam pengelolaan anggaran publik dianggap sebagai pemicu utama risiko penyalahgunaan dan kerugian negara.
Sementara itu, dugaan korupsi proyek bangunan Bola Soba senilai Rp 10,7 miliar yang dikerjakan CV MEGAH JAYA masih mangkrak dan belum jelas statusnya di Polres Bone.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik terkait lemahnya pengawasan proyek pemerintah.
Aktivis anti-korupsi dan masyarakat menuntut tindakan tegas terhadap semua oknum yang terlibat.
Mereka menekankan perlunya transparansi anggaran desa, audit rutin, dan pengawasan ketat agar kasus serupa tidak terus mendominasi Kabupaten Bone. (*)
